LEBAK – Bupati Lebak, Hj Iti Octavia Jayabaya meyambut kedatangan 20 Peserta dari 18 Negara yang hadir di Kabupaten Lebak, mereka merupakan delegasi Global Land Forum (GLF) 2018. Pada tahun ini, GLF akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 22 – 27 September 2018.
Forum pertemuan ini merupakan putaran ke-8 setelah sebelumnya diselenggarakan di Roma, Italia (2003), Santa Cruz, Bolivia (2005), Entebbe, Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011), Antigua, Guatemala (2013), dan terkahir di Dakkar, Senegal (2015).
Menurut Iti, dipilihnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu tujuan dalam kegiatan GLF 2018 ini merupakan kesempatan yang bagus dalam rangka mengenalkan berbagai potensi daerah ke dunia internasional.
“Lebak ini kaya akan potensi, baik itu potensi wisata maupun sumber daya alam,” kata Iti saat menerima kunjungan peserta GLF di Pendopo Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (21/09/2018).
Bupati berpesan kepada masyarakat khususnya masyarakat
Kasepuhan Karang agar mempersiapkan diri serta dapat menjaga nama baik daerah dalam menyambut tamu-tamu negara tersebut, mengingat mereka akan tinggal di wilayah itu dari tanggal 21 – 23 September 2018.
Setelah talk show yang gelar di Aula Museum Multatuli, semua delegasi langsung menuju Komunitas Adat Kasepuhan Karang, di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak.
Menurut Direktur Rimbawan Muda Indonesia, Mardatilah, dijadikannya Kabupaten Lebak sebagai salah satu tujuan delegasi GLF, karena Pemerintah Kabupaten Lebak telah mempelopori pengakuan atas masyarakat adat di tingkat nasional yang sekaligus menjadi dasar penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang, yang kini telah menjadi hak komunal masyarakat Desa Jagaraksa.
“Untuk itu, GLF 2018 diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC) dan National Organizing Commite GLF 2018 (NOC GLF 2018), yang terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil, dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia, yakni Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komnas HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung,” ujarnya.
Di setiap perhelatannya, GLF mendapat perhatian yang luas dari komunitas global dalam membicarakan masalah pertanahan, pertanian, pangan, pembangunan pedesaan, petani, masyarakat adat, perempuan, perubahan iklim hingga teknologi informasi terkait pertanahan dan sumber daya alam. (*/Sandi)
[socialpoll id=”2513964″]
