LEBAK– Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Lebak masih menanti kepastian nasib mereka untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Data terakhir yang dihimpun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak mencatat, setidaknya ada 3.600 pegawai non ASN yang masuk dalam usulan.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Lebak, Iqbaludin, menuturkan bahwa usulan pengangkatan tersebut berasal dari masing-masing perangkat daerah sebelum diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kemenpan RB.
“Jumlah itu sesuai dengan data yang sudah terinput di BKN. Saat ini kami sedang memfinalisasi agar seluruh berkas bisa diajukan sebelum batas akhir, yakni 20 Agustus 2025,” jelasnya, Sabtu (16/8/2025).
Meski tenggat waktu kian sempit, pihaknya berkomitmen menyelesaikan seluruh dokumen sesuai jadwal.
Iqbal juga memastikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu tidak akan menambah beban keuangan daerah.
“Gaji mereka tetap sama seperti saat masih berstatus honorer, jadi tidak akan ada perubahan signifikan pada anggaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Ikatan Pegawai Non ASN (IPNA) Lebak, Bahri Permana, menekankan pentingnya transparansi.
Ia meminta agar data tenaga honorer yang diajukan tidak serta-merta langsung diserahkan, melainkan terlebih dahulu melalui uji publik.
“Dengan uji publik, para non ASN bisa mengecek kembali datanya. Kalau ada kesalahan atau ada yang terlewat, masih bisa diperbaiki,” katanya.
Menurut Bahri, langkah itu juga menjadi benteng untuk menghindari potensi adanya penyusupan “honorer siluman” dalam daftar usulan.
“Karena waktunya hanya lima hari lagi, BKPSDM harus segera membuka data secara transparan. Jangan sampai muncul oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan,” ujarnya.
Kini, ribuan pegawai non ASN di Lebak hanya bisa menunggu keputusan final pemerintah pusat.
Harapannya, proses seleksi berjalan bersih, transparan, dan memberi kepastian bagi mereka yang telah lama mengabdi. (*/Sahrul).
