Akademisi Soroti Pesan Politik Bupati Lebak Diacara halalbihalal, Isu Dua Matahari Dinilai Perlu Diluruskan
LEBAK – Pernyataan Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dalam sebuah forum halalbihalal Pemkab Lebak, pada Selasa (31/3/2026) memantik, beragam tafsir di ruang publik.
Menanggapi hal itu, akademisi Lebak, Bung Yosa, memberikan pandangan yang menekankan pentingnya memahami substansi pesan kepemimpinan secara utuh dan proporsional.
Menurut Bung Yosa, apa yang disampaikan oleh Bupati bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan pesan politik yang menegaskan pentingnya kesatuan arah dalam pemerintahan daerah.
Ia menilai, pernyataan tersebut perlu dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas dan efektivitas roda pemerintahan di Kabupaten Lebak.
“Intinya dalam sambutan pidatonya Pak Bupati Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya memberi pesan bahwa di Pemerintahan Kabupaten Lebak jangan ada dua matahari,” ujarnya kepada Fakta Banten, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah, posisi Wakil Bupati memiliki fungsi yang jelas sebagai pendamping sekaligus pembantu kepala daerah.
“Wakil Bupati secara tugas pokok dan fungsi adalah pembantu Bupati,” paparnya.
Bung Yosa juga menyoroti pentingnya keselarasan dalam pengambilan kebijakan, agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang dapat membingungkan jajaran birokrasi.
“Jangan sampai kendali arah kebijakan berbeda antara Bupati dengan pak Wakil Bupati,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa orientasi utama dari seluruh dinamika kepemimpinan harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kepentingan rakyat diatas segala-galanya,” papar Yosa.
Dalam penilaiannya, pesan yang disampaikan Bupati pada dasarnya adalah penegasan struktur dan kewenangan dalam pemerintahan, bukan bentuk konflik terbuka.
“Pesan politik Pak Bupati sebetulnya penegasan bahwa Wakil Bupati itu adalah pembantu Bupati,” terangnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi melampaui kewenangan struktural, khususnya dalam koordinasi internal pemerintahan.
“Jangan mengumpulkan kepala dinas seolah-olah kewenangan nya melebihi Bupati,”ungkap Yosa.
Menurut Bung Yosa, inti dari pernyataan Bupati sebenarnya cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan secara berlebihan.
“Inti yang di sampaikan pak Bupati substansinya seperti itu,” jelasnya.
Namun demikian, ia juga mengungkap adanya fenomena di lapangan yang patut menjadi perhatian bersama.
“Faktanya, banyak kepala Dinas berlindung ke Wakil Bupati. Bukan kepada Bupati,” pungkasnya.
Pandangan akademisi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas kepemimpinan daerah sangat ditentukan oleh soliditas internal dan kejelasan peran masing-masing unsur pemerintahan.
Di tengah dinamika yang berkembang, publik diharapkan dapat melihat persoalan ini secara jernih, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan di Kabupaten Lebak. (*/Sahrul).
