Aktivis Lebak Soroti Skema MBG, Desak Pembatasan Peran Mitra dan Investor agar Tak Timbulkan Tabrakan Kebijakan
LEBAK – Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak kembali mencuat. Kali ini, sorotan datang dari kalangan aktivis daerah.
Ari Purwanto, aktivis Lebak yang dikenal vokal dalam isu kebijakan publik, meminta agar kewenangan mitra atau investor dalam program MBG dibatasi secara tegas untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Menurut Ari, program yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah.
Namun dalam praktiknya di sejumlah daerah, termasuk Lebak, perlu ada pengaturan lebih rinci terkait batas peran pihak ketiga yang terlibat.
“Program ini jangan sampai kehilangan arah karena dominasi kepentingan mitra. Perlu batasan yang jelas antara regulator, pelaksana teknis, dan investor agar tidak terjadi kebijakan yang saling tumpang tindih,” ujarnya kepada Fakta Banten, Minggu (1/3/2026).
Ari menilai, tanpa regulasi teknis yang rinci, potensi konflik kebijakan bisa muncul, terutama menyangkut penentuan menu, distribusi, hingga pengelolaan anggaran operasional.
Ia mengingatkan bahwa kewenangan strategis tetap harus berada pada pemerintah dan lembaga yang ditunjuk secara resmi.
Di Kabupaten Lebak, program MBG mulai berjalan bertahap dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai penyedia bahan baku maupun pengelola dapur.
Ari tidak mempersoalkan keterlibatan investor, namun ia menegaskan agar perannya tidak melampaui batas kebijakan publik.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas. Jangan sampai keputusan teknis di lapangan justru lebih ditentukan oleh mitra dibandingkan pemerintah,” katanya.
Ari juga mendorong adanya evaluasi berkala terhadap implementasi program MBG di daerah.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan pedoman nasional.
Selain itu, ia mengusulkan agar dibuat petunjuk teknis yang lebih detail mengenai pola kemitraan, mekanisme pengawasan, dan batas kewenangan investor dalam mendukung program.
“Program ini menyangkut masa depan generasi muda. Maka tata kelolanya harus kuat, tidak boleh abu-abu,”tegasnya.
Meski memberikan kritik, Ari menyatakan dukungannya terhadap tujuan besar MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Lebak.
Ia berharap program tersebut dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan polemik baru di masyarakat.
“Kalau tata kelolanya jelas dan semua pihak bekerja sesuai porsinya, MBG bisa menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dan orang tua,” pungkasnya. (*/Sahrul).
