Bahas Masalah PDAM, Komisi II DPRD Lebak Gelar RDP

BI Banten Belanja Nataru

LEBAK– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak menggelar Rapat Gelar Pendapat (RDP) membahas soal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak di Aula Badan Musyawarah DPRD Lebak, Kamis (29/04/2021).

RDP tersebut diPimpin oleh Ketua Komisi II Basirun, turut hadir dalam acara RDP tersebut Dewan Pengawas PDAM, Plt Direktur PDAM, dengan jajaran Kepala Bagian, serta unsur mahasiswa dari organisasi Kumala Rangkasbitung.

Ketua Komisi II Basirun mengatakan, gelar RPD tersebut untuk membahas persoalan yang terjadi pada perusahaan BUMD yang bergerak dalam bidang PDAM.

Eza Yayang Firdaus, sebagai Ketua Kumala Perwakilan Rangkasbitung menjelaskan, kami ingin menguji daripada kinerja PDAM Tirta Multatuli itu sendiri, karena selama ini sudah sering diingatkan namun masih saja terulang dan harus terbuka secara transparan.

“Kami ingin publik mengetahui tentang situasi dan kondisi PDAM yang sebetulnya, karena selama ini ketika kami ditanya serta dimintai bantuan oleh masyarakat pengguna juga bingung buat jawab perihal kendala apa saja yang terjadi dalam perusahaan. Makanya kami berinisiatif untuk melakukan permohonan RDP kepada Komisi II DPRD Lebak,” Katanya.

Pijat Refleksi

Dalam RDP itu juga salah satu
anggota DPRD menyoroti persoalan anggaran pembelian alat pompa yang berkualitas, karena dirasa tidak adanya alat dan pengukur mutu hingga persoalan pelayanan PDAM selalu tidak prima.

Sementara itu Iyang,SP mengatakan, pihaknya mengaku ikut menjadi bagian dari pelanggan PDAM di salah satu perumahan di daerah Ona dan selalu mengalami kendala dalam hal air yang tidak mengalir selama delapan hari setiap bulan ramadhan, adapun mengalir juga pasti dalam keadaan keruh artinya pemeliharaan melalui pembelian mesin pompa baru yang totalnya diatas 400 juta itu kemana pada tahun lalu.

“Saya juga bagian daripada pelanggan PDAM di salah satu perumahan daerah Ona, namun setiap bulan Ramadhan pasti air tidak mengalir lebih dari satu minggu bahkan selama sebelas tahun saya menjadi anggota DPRD, dan kami ingin pihak PDAM mau terbuka terkait permasalahan agar kita bisa pecahkan bersama. Semisal anggaran pembelian alat pada APBD tahun lalu kemana ? kan ini sangat menghambat jika pelayanan PDAM terus dipertahankan seperti ini, bahkan dalam hal keagamaan semisal kan hendak mengambil air wudhu menjelang ibadah shalat tersumbat karena ketiadaan air,” pungkasnya.

Sedangkan dari pihak PDAM, Wawan Kuswanto selaku Plt Direktur Utama mengaku sedang berupaya dalam hal perbaikan yang sistemik dan diwariskan oleh direktur sebelumnya.

“Kami mohon doa dan dukungannya agar dapat melakukan perbaikan sistemik, dan perihal anggaran pembelian alat masih ada dan belum dipergunakan dan kami sudah berupaya melakukan perbaikan di wilayah Kecamatan Bayah, Wanasalam, serta Kalanganyar yang sempat mengalami kerusakan pompa dan air tidak mengalir selama lebih daripada dua pekan ketika kami belum masuk kepada PDAM,” pungkasnya. (*/Red)

PJ Gubernur Banten
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien