Hadapi Pemilu, WBP di Rutan Klas IIB Rangkasbitung Ikuti Perekaman E-KTP
LEBAK– Guna memenuhi Administrasi Kependudukan dan Persiapan menghadapi hajat besar Pemilihan Umum tahun 2019, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Rangkasbitung bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak menggelar perekaman KTP Elektronik, Kamis (17/01).
Pelaksanaan Perekaman KTP Elektronik ini bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilakukan secara serentak di seluruh Lapas dan Rutan se-Indonesia dan di Rutan Rangkasbitung dihadiri oleh berbagai unsur seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak, Ketua Bawaslu, Panwaslu, unsur media cetak dan elektronik serta Dinas Dukcapil Provinsi Banten.
“Perekaman KTP Elektronik menjadi bagian penting dalam proses pemenuhan hak pilih warga negara dalam Pemilu tahun 2019, nantinya perekaman KTP ini menjadi dasar untuk menetapkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sehingga WBP nantinya bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Ketua KPU Banten, Wahyul Furgon.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. Ujang Bahrudin, pihak telah bekerjasama dengan pihak Lapas dan Rutan untuk melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik.
“Perekaman KTP elektronik ini merupakan pemenuhan administrasi kependudukan yang memiliki banyak manfaat, misalnya saja nanti dalam Pemilu bisa menggunakan hak pilihnya jika sudah memiliki KTP atau melakukan perekaman, selain itu juga berfungsi sebagai identitas diri, insyaallah kami akan terus berkoordinasi untuk pelayanan administrasi kependudukan di Lapas,” ujar Ujang kepada awak media.
Hal yang sama juga disampaikan Dede Ukmartalaksana, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Rangkasbitung, kami sangat mengapresiasi atas kerjasama ini sehingga terselenggara perekaman KTP Elektronik bagi WBP.
“Langkah positif terutama sebagai syarat pemenuhan penggunaaan hak Pilih WBP dalam Pemilu tahun 2019. Terkait dengan fluktuasi jumlah WBP, saat ini berjumlah 186 orang nantinya akan kami laporkan dan koordinasi kembali agar seluruh WBP nantinya bisa menggunakan hak pilihnya,” pungkas Dede. (*/sandi)