Hari Pancasila, Mahasiswa dan Pemuda di Lebak Selatan Soroti Pembahasan RTRW hingga Pembangunan
LEBAK – Bertepatan dengan hari jadi Pancasila ke-76, Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) Lebak Selatan menggelar aksi repleksi di Alun-alun Malingping, Kabupaten Lebak, Selasa (1/6/2021).
Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti “Gagalnya Pemerintah Kabupaten Lebak Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Khususnya di Lebak Selatan”. Sebab, dalam melaksanakan pembangunannya dinilai belum merata sehingga dinilai tak sejalan dengan semangat Pancasila point ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu perwakilan masa aksi, Agung Gumelar mengatakan, aksi kali ini bukan hanya aksi terakhir, melainkan ke depan banyak aksi-aksi lanjutan yang akan dilakukan oleh FKK, pasalnya banyak persoalan-persoalan yang dinilai janggal dan harus diperjuangkan keadilannya.
“Aksi ini bukan aksi akhir, melainkan aksi ini adalah awal dari banyaknya aksi-aksi kami kedepan. Sebab banyaknya persoalan-persoalan yang amat krusial yang harus diperjuangkan, ketidak adilan dan ketidak bijaksanaanya pemerintah menjadi hal pemicu terbesar gerakan kami ini,” kata Agung.
Agung memaparkan, saat ini Kabupaten Lebak sedang tidak sehat, dimana pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak terkesan diperuntukan untuk segelintir orang yang berkepentingan.
“Terlebih lagi, saat ini RTRW Kabupaten Lebak yang sedang dikaji terkesan diperuntukan hanya untuk segelintir orang berkepentingan saja, dimana dalam agendanya pun terkesan terburu-buru,” paparnya.
“Dimana kami dapat informasi bahwa besok hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 menjadi agenda paripurna pembahasan RTRW, hal ini menjadi pertanyaan yang sangat besar, kenapa dan untuk siapa RTRW Kabupaten Lebak ini dibuat?,” tambah Agung.
Sementara itu, Korlap Aksi, Juliana Batubara mengungkapkan, aksi ini merupakan repleksi dalam memperingati hari jadi Pancasila ke-76. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sudah gagal dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya di Kabupaten Lebak.
“Ya kegiatan ini merupakan cara kami dalam memperingati hari pancasila, dimana bisa kita lihat dengan jelas bahwa pemerintah sudah gagal dalam menerapkan nilai-nilai pancasila, khusunya Pemerintah Kabupaten Lebak,” kata Juliana kepada wartawan.
Tak hanya itu, Juliana menyebutkan bahwa Pemkab Lebak terkesan ada diskriminatif dan sentralisasi pembangunan di wilayah Lebak Selatan.
Kata dia, bisa diperhatikan, sampai detik ini terlihat bahwa seperti adanya sentralisasi pembangunan di wilayah Lebak, sebab sampai detik ini wilayah Lebak Selatan menjadi wilayah tertinggal di Kabupaten Lebak, baik pembangunan dalan segi infrastuktur, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya.
“Padahal sudah diamanahkan dalam Sila ke-5 yakni keadilan sosial, sosial di sini itu mencakup segala aspek yang saya sebutkan tadi. Maka dengan ini saya selaku warga Lebak Selatan sangat kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut diikuti organisasi mahasiswa dan pemuda di Lebak Selatan antara lain, HMI Komisariat Cilangkahan, IMC, DPP HIMMA Lebak, Gemari, Matadewa, Korib, IPPNU PAC Malingping, Kumabi, Badak Banten Banjarsari, PPSP Banjarsari, KAMMI Cilangkahan, HIMIP UNMA Banten, dan GEMASA. (*/M.Arifin)
