LEBAK – Ketua Kumala Perwakilan Rangkasbitung, Juhanda menduga adanya indikasi kesengajaan untuk menghilangkan 115 hak suara yang dilakukan oleh pihak panitia pada pemilihan Kepala Desa Serentak 2021.
Salah satunya di Kampung Pari, Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur, Ada 115 orang yang tidak bisa menggunakan hak suaranya karena tidak namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga mereka kehilangan hak suaranya.
Maka atas dasar dugaan tersebut, Juhanda meminta kepada Bupati Lebak untuk menunda pelantikan calon Kepala Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur dan desa lainnya di Kabupaten Lebak yang kasusnya kurang lebih sama dengan desanya.
“Panitia tidak mengikuti arahan dan petunjuk serta melaksanakan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Pilkades (melalui Perbup nomor 7 tahun 2015 dan Perbup nomor 11 tahun 2021),”, kata Juhanda kepada Faktabanten.co.id, Kamis, (28/10/2021).
Juhanda melanjutkan, Kami meminta kepada pihak-pihak yang terkait, harus bertanggung jawab atas hilangnya hak suara pada Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Lebak, bukan soal siapa yang menang akan tetapi ini soal kewajiban warga Negara untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan Kepala Desanya serta menjalankan mekanisme demokrasi yang baik.
“Jika memang benar dan tidak ditindak tegas, berarti memang kami menduga panitia pilkades ada permainan dalam persoalan tersebut,” jelas Juhanda.
“Terlebih kepada masyarakat Kampung Pari yang sangat dirugikan karena mereka tidak diberi hak suara untuk memilih calon Kepala Desa Muncang Kopong tahun ini untuk masa kerja enam tahun ke depan, maka sekali lagi kami meminta kepada Bupati Lebak dalam hal ini untuk menunda pelantikan kepala Desa terpilih bahkan harus melaksanakan pemilihan ulang untuk 115 warga yang tidak diberikan hak suaranya oleh panitia,” pinta Juhanda. (*/EzaYF).
