LEBAK – Polemik hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lebak semakin memanas. Kali ini, suara keras datang dari kalangan mahasiswa.
Ketua Kumala PW Rangkasbitung, Heru, menilai konflik yang mencuat bukan sekadar persoalan personal, melainkan cerminan dari tanggung jawab politik yang belum tuntas.
Ketegangan dalam tubuh kepemimpinan daerah dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di Kabupaten Lebak.
Menurut Heru, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan keberlangsungan program pembangunan.
Ia menegaskan, situasi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak, khususnya koalisi partai politik yang sejak awal menjadi pengusung dan pendukung pasangan kepala daerah.
Dalam pandangannya, dukungan politik bukan hanya berhenti saat pesta demokrasi usai, melainkan berlanjut pada tanggung jawab moral terhadap kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.
“Kami melihat ada persoalan serius yang tidak cukup diselesaikan dengan diam. Harus ada keberanian untuk membuka ruang evaluasi secara jujur dan menyeluruh,” ujarnya kepada Fakta Banten, Selasa (31/3/2026).
Lebih jauh, Heru menyampaikan keprihatinan atas dinamika yang dinilai telah mengikis nilai etika dan kepatutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi kekuasaan, tetapi amanah yang harus dijaga dengan integritas.
Kumala PW Rangkasbitung juga secara tegas mendesak koalisi partai pengusung dan pendukung untuk tidak bersikap pasif.
Mereka diminta mengambil langkah konkret, mulai dari evaluasi terbuka hingga menunjukkan sikap tegas terhadap setiap kebijakan atau perilaku yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai kepemimpinan yang ideal.
Selain itu, mahasiswa mendorong adanya komitmen bersama dari seluruh elemen politik untuk mengembalikan marwah kepemimpinan daerah.
Menurut mereka, etika, moralitas, dan adab harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah dalam pemilihan. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil dari proses itu melahirkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Heru berharap polemik yang terjadi tidak sekadar menjadi konsumsi publik tanpa penyelesaian.
Mereka menekankan bahwa keberanian untuk bertanggung jawab, khususnya dari koalisi partai politik, menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lebak. (*/Sahrul).
