LEBAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, aksi unjuk rasa tersebut menuntut kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang menaikkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Senin (25/3/2019).
“Lebak adalah daerah dimana tempat kami tinggal dan dilahirkan, kami hanyalah masyarakat biasa yang serba kekurangan dalam perekonomian, tapi mengapa
pemerintah Kabupaten Lebak menaikan harga pajak, dimana kami sebagai masyarakat Kabupaten Lebak masih banyak kebutuhan yang harus kami penuhi,” ucap Korlap aksi, Sahrul Gunawan.
“Untuk pendapatan masyarakat petani biasa rata-rata berpendapatan Rp. 6000 perhari, dan untuk buruh hanya berpendapatan RP. 80.000 per hari itu pun belum cukup untuk biaya hidup sehari-hari, makan, biaya anak untuk
sekolah, listrik air dan lain lain. Msyarakat kecil sangat keberatan dengan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB), karna pendapatan masyarakat dan pengeluaran untuk keseharian belum cukup,” paparnya.
Sahrul menjelaskan, kebijakan Pemkab Lebak dengan menaikan pajak dinilai sangat membebani rakyat. Walaupun menurut pemerintah nilai itu kecil tapi sangat berat bagi masyarakat miskin.
“Tarik kembali kebijakan terkait kenaikan PBB jangan semakin membebani rakyat tidak mampu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Hari Setiono menegaskan tidak ada kenaikan tarif pajak.
“Bukan tarif yang kami naikkan, tetapi kami menyesuaikan nilai bumi dan bangunan. Kalau tarif tetap, 0,1 persen untuk di bawah Rp1 miliar dan 0,2 persen di atas Rp2 miliar,” kata Hari.
Hari menambahkan, jika masyarakat merasa keberatan karena menganggap tidak sesuai dengan kondisinya, saya mempersilahkan untuk mengajukan keberatan ke Bapenda.
“Nanti kami akan melakukan penilaian individu terhadap masing-masing SPPT. Kalau keberatan ini bisa turun bisa naik karena harus dinilai lagi secara individu,” pungkasnya. (*/sandi)
