LEBAK – Kabupaten Lebak pada tahun 2025 kembali menjadi sorotan terkait tantangan besar di sektor pendidikan.
Meski berbagai program telah digulirkan untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, sejumlah masalah mendasar seperti kurangnya fasilitas.
Kemudian, ketimpangan sumber daya manusia, dan hambatan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Banyak sekolah di Kabupaten Lebak, khususnya di daerah pedalaman, masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas.
Beberapa bangunan sekolah dilaporkan dalam kondisi rusak, dengan atap bocor dan ruang kelas yang tidak layak digunakan.
Selain itu, minimnya sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan perangkat digital memperburuk kondisi pembelajaran, terutama di era teknologi yang semakin pesat.
Siti Aisyah, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Leuwidamar, mengatakan bahwa kondisi ini menyulitkan siswa untuk belajar dengan nyaman.
“Kami sering menghadapi kendala saat musim hujan. Ruang kelas yang bocor membuat aktivitas belajar terganggu,” terangnya, Minggu, (26/1/2025).
Permasalahan lain yang terus membayangi adalah tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan siswa menengah pertama dan atas.
Banyak anak-anak di Lebak terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena harus membantu perekonomian keluarga.
Faktor biaya pendidikan, meskipun sudah diringankan melalui berbagai program pemerintah, tetap menjadi kendala bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Berdasarkan data dari Pusdatin Kemendikbudristek tersebut, total anak putus sekolah (ATS) di seluruh Kabupaten Lebak tercatat 22.563 orang.
Tentunya angka tersebut sangat tinggi dan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lebak.
Data menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah karena drop out (DO) di Kabupaten Lebak terdiri dari 1.677 anak di tingkat SD, 4.079 anak di tingkat SMP, dan 2.706 anak di tingkat SMA, dengan total 8.462 anak.
Selain itu, terdapat 14.101 anak yang lulus namun tidak melanjutkan sekolah, dengan rincian 4.418 anak dari SD dan 9.683 anak dari SMP.
Warga Curugbitung, Desi mengaku, terpaksa memilih bekerja dibandingkan harus melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
“Karena kebutuhan ekonomi, saya tidak melanjutkan sekolah, mau gimana lagi ekonomi di Lebak semakin sulit,” terangnya.
Lebih lanjut, honorer juga menjadi isu yang belum terselesaikan.
Banyak guru honorer di Lebak hanya menerima upah berkisar Rp 300 ribu hingga Rp1 juta per bulan, jauh dari kebutuhan hidup layak.
Hal ini berdampak pada motivasi dan kinerja guru dalam memberikan pendidikan berkualitas.
“Beban kerja kami tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Namun, kami tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa,” kata Rian, seorang guru honorer di Kecamatan Bayah.
Dengan demikian, Pengamat pendidikan, Gugun menilai bahwa tantangan pendidikan di Lebak merupakan refleksi dari ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Ia menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai solusi jangka panjang.
“Pemerintah harus fokus pada pengembangan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan memastikan alokasi anggaran benar-benar tepat sasara,” paparnya.
“Selain itu, guru adalah ujung tombak pendidikan, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas,” sambungnya.
Mahasiswi asal Maja sekaligus Ibu Rumah Tangga, Rani menilai realisasi program pemerintah soal penyelesaian masalah pendidikan masih lambat dan belum menjangkau seluruh wilayah.
“Kami berharap pemerintah lebih serius dalam menangani masalah pendidikan ini. Anak-anak kami berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” singkatnya. (*/Sahrul).
