Polemik Bupati-Wabup, Mantan Gubernur Banten Soroti Etika Kepemimpinan, Tekankan Moral dan Sinergi di Lebak

LEBAK– Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan pesan penting terkait kualitas kepemimpinan daerah, khususnya bagi kepala daerah yang masih berada dalam fase membangun pengalaman dan karakter kepemimpinan.

Pernyataan ini muncul usai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Lebak berseteru di acara halalbihalal, pada Senin (30/3/2026).

Meskipun demikian, kini keduanya sudah berdamai, pada Rabu (1/4/2026).

Dalam videonya Wahidin Halim menekankan bahwa jabatan kepala daerah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah publik yang menuntut integritas tinggi, terutama dalam menjaga moral dan konstitusi.

“Bupati dan wakil bupati harus menjaga moral serta konstitusi. Karena kepala daerah itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat,” ujarnya dalam video yang dikutip Fakta Banten, Kamis (2/4/2026).

Menurut Wahidin Halim, setiap tindakan dan ucapan pemimpin akan selalu menjadi sorotan publik.

Oleh karena itu, sikap, perilaku, hingga cara berkomunikasi harus mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab.

Ia juga menyoroti pentingnya etika dalam komunikasi. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi yang baik bukan hanya soal penyampaian pesan, tetapi juga bagaimana menjaga adab dan sopan santun dalam setiap interaksi.

“Dalam berkomunikasi dengan siapa pun, adab dan etika harus dijaga. Itu yang akan menentukan kualitas kepemimpinan seseorang,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dibangun secara harmonis dan profesional.

Meski tidak semua diatur secara rinci dalam undang-undang, sinergi keduanya menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah.

Ia mendorong adanya pembagian peran yang jelas, saling mendukung, dan kerja sama yang kuat demi kepentingan masyarakat luas.

“Sinergitas itu penting. Harus profesional, saling berbagi tugas, dan membangun kerja sama yang baik untuk masyarakat,” tambahnya.

Pesan tersebut menjadi refleksi bahwa kepemimpinan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga etika, membangun komunikasi yang sehat, serta menciptakan sinergi dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, diharapkan arah pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, stabil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, ketegangan sempat terjadi usai pernyataan Bupati dalam acara halal bihalal yang menyinggung masa lalu pribadi Wakil Bupati yaitu eks mantan narapidana.

Hal itu memicu reaksi spontan dari Amir yang memilih meninggalkan acara sebagai bentuk keberatan. (*/Sahrul).