LEBAK – Ketua Paguyuban Camat Kabupaten Lebak, Sehabudin, hingga saat ini masih enggan memberikan penjelasan terkait adannya dugaan pungutan liar (pungli) oleh pihak kecamatan terhadap desa sebesar Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) II Lebak.
Hal tersebut lantas semakin menimbulkan pertanyaan akan adannya ketidak beresan dalam pelaksanaan Porkab tersebut.
“Maaf saya tidak bisa memberikan penjelasan, silahkan saja tanya ke setiap kecamatan,” kata Camat Warunggunung ini saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (28/7/2017).
Menanggapi hal tersebut, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lebak, Nurul Huda mengatakan,
sangat tidak relevan jika Ketua Paguyuban Camat tidak mengetahui hal tersebut. Sebab, sumbangan atau iuran yang ditarik dari desa dilakukan oleh pihak kecamatan, sehingga pastinya pihak kecamatan mengetahuinya.
“Nggak mungkin camat atau Ketua Paguyuban Camat tidak tahu. Jika pun benar tidak tahu, Ketua Paguyuban harus segera menelusuri siapa oknum yang meminta iuran ke tiap desa tersebut, jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena ini sudah masuk dalam kategori Pungli,” ujarnya.
Hal hampir senada disampaikan aktivis lainnya, Ade PK. Menurut dia, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti. Sebab, kuat dugaan jika penarikan iuran terhadap desa dan juga sekolah di Lebak untuk kegiatan Porkab ini pastinya diketahui oleh pihak panitia Porkab Kabupaten maupun Kecamatan.
“Sangat disayangkan, kenapa hal semacam itu bisa terjadi. Terlebih, dalam pelaksanaan Porkab juga diduga telah terjadi pungutan liar terahadap desa dan sekolah. Persoalan ini harus segera tindak,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, penyelenggaraan Porkab II Kabupaten Lebak, menuai kritik dari Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak. Sebab, Porkab yang berlangsung sejak 24 hingga 29 Juli 2017 bertempat di stadion Ona Rangkasbitung tersebut, diduga dimanfaatkan oleh segelintir oknum dengan menarik dana partisipasi dari setiap sekolah maupun desa untuk kegiatan tersebut.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Uus Sutisna membantah, jika panitia meminta iuran untuk partisipasi dari setiap desa mapun sekolah untuk kegiatan Porkab. Jika pun itu terjadi, mungkin kecamatan sebagai kepanjangan dari desa, sementara pihak panitia tidak ada kaitannya dengan pihak panitia mengenai masalah itu.
“Dari panitia nggak ada yang meminta iuran ke desa, karena Porkab sudah ada anggarannya. Kalau dari kecamatan minta ke desa, bukan urusan kita itu mah,” ujarnya. (*)
