LEBAK – Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Rangkasbitung mengecam adanya pernyataan dari salah seorang pejabat Pemerintah Provinsi Banten tentang kendala PPDB Online di Lebak, yang dinilai penyebabnya adalah pengetahuan warga Lebak yang kurang soal teknologi.
Dalam sebuah pernyataan di salah satu media online, Kamis (21/6/2018) kemarin, pejabat Pemprov Banten itu diketahui menilai warga dan sekolah di pelosok seperti Kabupaten Lebak kesulitan dalam PPDB Online karena banyak yang gaptek alias gagap teknologi.
Pernyataan yang disampaikan Amal Herawan Budi, Kabid Informasi Publik Dinas Kominfo Pemprov Banten tersebut, dirasa sangat menyudutkan masyarakat Lebak dan terkesan melempar masalah carut marutnya PPDB Online dengan mengkambing hitamkan masyarakat Lebak.
Padahal fakta di lapangan menurut Ketua KUMALA, kurang siapnya sistem teknologi dari Dinas sendiri dan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang PPDB Online, yang menjadi penyebab masyarakat masih kesulitan mengakses layanan tersebut.
KUMALA pun turut mengecam dan menuntut kepada Kabid Kominfo Provinsi Banten untuk meminta maaf dan klarifikasi atas statement yang dirasa telah menghina masyarakat Lebak.
“Pernyataan Kabid Kominfo Provinsi Banten di salah satu media online yang kami baca tadi malam, benar-benar membuat kami tak habis fikir dengan penyataan yang dirasa sangat menyudutkan masyarakat Lebak tentang pengetahuan teknologi dalam hal ini PPDB Online,” ujar Ketua Umum KUMALA Rangkasbitung, Maman Maulani, kepada faktabanten.co.id, Jum’at (22/6/2018).
Maman Maulani melanjutkan, bahwa kelemahan pada server yang mengalami error pada hari pertama PPDB Online kemarin menuai keluhan dari masyarakat, dan seharusnya pejabat mencarikan solusi bukan malah melempar tanggung jawab.
“Jangan suka sembarang mengeluarkan pendapat dalam satu pandangan yang seenaknya saja, tanpa mengetahui bagaimana situasi di Kabupaten Lebak itu sendiri. Karena ini memang sudah betul di luar batas,” tegasnya.
Maman berharap, kedepan para pejabat harus lebih berhati-hati dan bijak dalam berkomentar.
“Semoga tidak ada lagi pejabat pemerintahan khususnya yang duduk di wilayah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak yang mengeluarkan pendapat tanpa memikirkan hati rakyatnya itu sendiri. Dan kejadian ini turut di jadikan iktibar kita semua,” tegasnya. (*/Eza-YF)
