LEBAK– Maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk besar di kawasan Rangkasbitung hingga jalur industri Cikande-Rangkasbitung mengundang keprihatinan serius dari kalangan pekerja.
Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lebak secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Bupati Lebak dan Dishub menuntut langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini.
Ketua DPC SPN Lebak, Sidik Uen, mengatakan bahwa keselamatan pekerja dan masyarakat umum di wilayah tersebut semakin terancam akibat intensitas lalu lintas kendaraan berat yang dinilai kurang diawasi secara ketat.
“Kami mencatat adanya peningkatan insiden kecelakaan yang melibatkan truk besar, terutama di jalur padat antara Cikande dan Rangkasbitung. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal nyawa,” ujar Sidik saat dikonfirmasi di Rangkasbitung, Selasa (17/6/2025).
Dalam surat resminya, SPN Lebak meminta Pemerintah Kabupaten Lebak agar segera mengeluarkan kebijakan taktis, antara lain, peningkatan pengawasan lalu lintas kendaraan besar, edukasi publik tentang keselamatan berkendara, perbaikan dan pelebaran infrastruktur jalan di titik rawan.
Kemudian, pengaturan ulang jam operasional truk besar di jalur padat aktivitas masyarakat dan buruh
Sidik menegaskan, risiko yang dihadapi para pekerja saat berangkat maupun pulang kerja kian hari kian tinggi.
Truk-truk besar yang melintas tanpa pengaturan waktu sering kali menjadi penyebab kemacetan, bahkan insiden fatal.
“Kami tidak menolak aktivitas industri, tapi harus ada keberpihakan pada keselamatan rakyat. Jangan sampai buruh yang setiap hari berkeringat malah menjadi korban jalanan,” tegasnya.
SPN Lebak juga mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar merespons lewat pernyataan, melainkan hadir lewat kebijakan yang terukur dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami butuh tindakan nyata, bukan janji. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan ada gelombang protes dari kalangan buruh dan warga yang merasa tak dilindungi,” tutup Sidik.
Dengan surat ini, SPN berharap Pemkab Lebak segera menyusun rencana lintas sektor, melibatkan Dishub, Kepolisian, dan pemilik kendaraan besar, guna meredam potensi bahaya yang bisa sewaktu-waktu memakan korban. (*/Sahrul).
