LEBAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, pada Selasa (17/12/2024).
Mereka menyuarakan berbagai permasalahan yang dinilai semakin banyak terjadi di sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Lebak.
Koordinator aksi, Fikri menyampaikan bahwa pihaknya melihat banyak kekeliruan dalam koordinasi antara instansi dan Pemkab Lebak yang dinilai tidak harmonis, sehingga berdampak buruk pada pembangunan daerah.
“Secara garis koordinasi, hubungan antara instansi dan Pemkab Lebak banyak kekeliruan dan dinilai tidak harmonis dalam pembangunan daerah,” ujar Fikri di lokasi aksi.
Dalam aksi tersebut, Fikri menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah meminta Pemkab Lebak untuk mengevaluasi kegiatan sosialisasi aparat desa yang disebut berbayar.
“Kami menuntut tindak lanjut terkait sosialisasi berbayar yang diselenggarakan oleh DPMD Lebak. Selain itu, kami juga mempertanyakan dampak lingkungan dari kegiatan PT Semindo Gemilang yang dinilai merusak lingkungan secara signifikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kasus meninggalnya salah seorang warga yang diduga akibat kelalaian petugas di Puskesmas Cirinten.
“Kami meminta Pemkab Lebak untuk mengawal kinerja Plt Kepala Dinas Kesehatan Lebak yang dinilai bobrok dalam mengawasi kinerja tenaga kesehatan. Selain itu, kami juga menuntut transparansi terkait anggaran yang diperuntukkan untuk fasilitas di setiap puskesmas,” sambungnya.
Selain itu, ia juga menuntut agar Pemkab Lebak segera menertibkan parkir liar di wilayah Rangkasbitung yang dinilai telah disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Kami menuntut Pemkab Lebak untuk menertibkan parkir liar di Rangkasbitung karena banyak oknum yang menyalahgunakan area parkir tersebut,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia meminta DPRD dan Pj Bupati Lebak untuk segera menuntaskan permasalahan infrastruktur di Kabupaten Lebak serta menolak keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Cileles.
“Kami menolak adanya TPST di Kecamatan Cileles dan mendesak pembuatan video resmi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut,” tandasnya.(*/Nandi)
