Tujuh Warga Diperiksa Polda Imbas Protes Tambang Ilegal, Pengacara Lebak Sebut Tatanan Hukum di Banten Rusak

LEBAK – Pengacara asal Lebak, Yayan Sumaryono, angkat bicara soal pemeriksaan tujuh warga Kampung Papanggo, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, oleh Polda Banten.

Pemeriksaan ini terjadi setelah warga memprotes aktivitas tambang galian tanah yang diduga ilegal dan dianggap merugikan lingkungan sekitarnya mereka.

Menurut Yayan, peristiwa ini mencerminkan rusaknya tatanan hukum di Banten.

“Ini mencerminkan kerusakan tatanan hukum kita (di Banten). Seharusnya penegak hukum bertindak tegas terhadap pemilik dan pekerja galian tanah yang jelas-jelas ilegal, bukan malah memeriksa warga yang memprotes,” kata Yayan kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

Yayan menegaskan bahwa tambang galian tanah ilegal memiliki dampak lingkungan serius, baik saat operasi maupun pasca-eksploitasi.

Ia juga menyoroti pentingnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lainnya yang harus memenuhi standar.

“Kalau tambang itu tidak memiliki izin, jelas polisi sebagai penegak hukum harus bertindak demi kepentingan masyarakat. Bukan malah memeriksa warga yang protes. Protes ini kan pasti ada alasan kuatnya,” ujarnya.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus ini justru salah sasaran.

Ia menilai seharusnya pemilik tambang yang tidak memiliki izin lah yang diperiksa, bukan warga yang menyuarakan keberatan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

“Ini sudah tidak benar. Harusnya yang diperiksa itu pemilik tambang, bukan masyarakat yang protes demi lingkungan dan keadilan,” tandasnya.

Ia juga menegaskan bahwa tambang ilegal ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah Lebak terhadap kegiatan yang merusak tatanan sosial dan lingkungan di Banten.

“Penegakan hukum harus berpihak kepada masyarakat dan lingkungan, bukan kepada pelaku pelanggaran hukum,” katanya.(*/Nandi)