SERANG-Gubernur Banten Andra Soni meluncurkan program Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa Tahun 2025. Bantuan ini berupa dana Rp 100 juta untuk 1.238 desa se-Provinsi Banten.
Andra Soni mengatakan, Bankeu Desa Pemprov Banten bersifat komplementer, melengkapi sumber utama pendanaan desa yang berasal dari Dana Desa APBN.
Melalui bantuan ini, pemerintah desa se-Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
“Bantuan keuangan desa ini kita harapkan dapat membantu pemerintah desa dalam penyediaan sarana dan prasarana desa, mendukung biaya operasional transformasi Posyandu desa, memperkuat program ketahanan pangan, hingga penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” jelasnya, Jumat, (16/5/2025).
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Rd Berly Rizki Natakusumah merinci bantuan tersebut.
Pertama untuk operasional Posyandu yang kini telah bertransformasi menjadi New Posyandu dengan menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kedua, untuk operasional PKK, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan di tingkat desa.
Ketiga, Bankeu dialokasikan untuk penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, sebagai bagian dari upaya Gubernur untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di desa.
Terakhir, untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa. Selain itu, Program unggulan yang juga menjadi sorotan utama Gubernur Andra Soni adalah Sarjana Penggerak Desa.
“Untuk program Sarjana Penggerak Desa, dialokasikan untuk satu orang per desa,” ujarnya.
Kemudian terkait program, alokasi anggaran beasiswa untuk Sarjana Penggerak Desa semula direncanakan sebesar Rp17 juta untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Namun, kata dia, akan dirumuskan kembali kebutuhannya. Sementara itu, biaya hidup (living cost) telah ditetapkan sebesar Rp1 juta per bulan.
Penerima beasiswa ini adalah masyarakat berprestasi yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki nilai raport terakhir yang baik untuk lulusan tahun 2023 hingga 2025.
Pemerintah Provinsi Banten menargetkan percepatan finalisasi program ini dan telah berkomunikasi dengan berbagai perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimal Baik (B).
“Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk beasiswa Sarjana Penggerak Desa ini juga memperbolehkan pilihan universitas di luar daerah misalnya UNPAD dan beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat,” ujarnya. (*/Ajo)