LEBAK– Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Lebak memerlukan lahan baru untuk perkembangan kota, namun banyaknya lahan yang dikuasai PTPN VIII untuk perkebunan kelapa sawit menjadikan upaya perluasan kota terkendala. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi dalam pertemuannya dengan Komisi II DPR RI, Kanwil BPN Provinsi Banten dan Direksi PTPN VIII di Pendopo Lebak, Rangkasbitung, Kamis (22/112018).
Di hadapan rombongan komisi II, Wabup juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat mendukung upaya Pemkab terkait pengembangan daerah. Wabup mengatakan, bahwa ada tiga hal, pertama terkait kebutuhan 59 Ha lahan untuk relokasi RSUD yang kini dikuasai oleh PTPN, kedua usulan pengelolaan hutan adat yang penguasaannya oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), dan yang ketiga usulan masyarakat baduy terkait penambahan lahan pertanian untuk pemenuhan pangan dan keberlangsungan hidup warga baduy.
“Kami mengusulkan areal PTPN VIII yang berbatasan dengan kota harap dilepas kepada Pemda untuk kepentingan pengembangan wilayah kota,” ujar Wabup.
Selain itu, kata Wabup, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dia berharap agar pemerintah pusat mengabulkan usulan masyarakat adat untuk dapat mengelola sendiri hutannya, sehingga pemanfaatannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, selain itu dapat dijadikan sebagai destinasi wisata.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron, mengapreseasi langkah-langkah Pemda, untuk itu Herman meminta agar pihak-pihak terkait, baik BPN/ATR maupun Direksi PTPN VIII agar membantu Pemda terkait kebutuhan lahan tersebut.
“Untuk proses pengalihan Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Daerah tidak mudah, namun dirinya optimis dan akan berkoordinasi dengan kementerian BUMN, karena untuk ijin pelelasan lahan harus berdasarkan persetujuan Menteri BUMN,” pungkasnya. (*/sandi)
