100 Kasus Mafia Tanah Terungkap, 151 Tersangka Dijerat: Rp5,7 Triliun Aset Berhasil Diselamatkan

JAKARTA – Pemberantasan mafia tanah tak cukup berhenti pada penangkapan pelaku. Pembongkaran jaringan kejahatan pertanahan harus diikuti pembenahan sistem agar praktik manipulasi, pemalsuan dokumen, hingga perampasan hak atas tanah tidak terus berulang.

Pesan keras tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pesan itu dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono.

Menurut Ossy, keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap maupun pelaku yang dijerat hukum.

Lebih jauh, keberhasilan harus tercermin dari kemampuan negara menutup celah yang selama ini memungkinkan kejahatan pertanahan terjadi.

“Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” demikian pesan Wamen ATR/Waka BPN yang disampaikan Iljas.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan penting di tengah masih kompleksnya persoalan pertanahan.

Sebab, penindakan terhadap pelaku tanpa pembenahan sistem berpotensi membuat praktik mafia tanah terus bermunculan dengan modus berbeda.

Untuk itu, ATR/BPN mendorong tiga langkah strategis. Pertama, menjadikan setiap hasil penegakan hukum sebagai bahan evaluasi dan pembenahan tata kelola pertanahan, termasuk mengidentifikasi modus kejahatan serta kelemahan sistem yang dimanfaatkan para pelaku.

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data pertanahan, transparansi pelayanan, akuntabilitas, serta digitalisasi sistem yang mampu memperkuat keamanan data dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Namun, digitalisasi saja dinilai tidak cukup tanpa integritas aparatur.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan,” tegas Iljas.

Ketiga, memperkuat sinergi penegakan hukum antara ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan. Koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi kunci agar penanganan perkara tidak hanya efektif, tetapi juga tepat dan cermat.

100 Kasus Dituntaskan, 151 Orang Jadi Tersangka

Di balik dorongan pembenahan sistem tersebut, Satgas Anti-Mafia Tanah mencatat capaian penindakan sepanjang 2026.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan dari total target operasi (TO) sebanyak 120 kasus, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan penetapan 151 tersangka.

Dari hasil penanganan tersebut, negara berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi atau sekitar 11.004,6 hektare.

Nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464 atau sekitar Rp5,77 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya nilai ekonomi dan luas penguasaan tanah yang menjadi sasaran kejahatan pertanahan.

Meski demikian, Hendra mengingatkan agar Satgas Mafia Tanah tidak hanya berkutat pada perkara-perkara biasa. Penanganan ke depan diharapkan lebih menyasar kasus potensial dengan tingkat kerawanan dan kompleksitas yang lebih tinggi.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ujarnya.

Rakor yang berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, tersebut diikuti 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

Besarnya angka pengungkapan dan penyelamatan aset menjadi catatan penting. Namun, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menambah jumlah tersangka atau luas tanah yang diselamatkan, melainkan memastikan tidak ada lagi celah dalam sistem pertanahan yang dapat dimanfaatkan mafia tanah untuk menguasai hak milik masyarakat maupun aset negara.***