JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Hotel Sultan Jakarta. Hadir di kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Thajho Kumolo, Menteri Desa PDTT Eko Putro hingga Wamenlu Mardiasmo.
Dalam sambutannya, JK menyinggung mengenai program dana desa yang telah berjalan selama 4 tahun. Menurut dia, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, salah satunya yakni kualitas pembangunan infrastruktur di desa. Ia bercerita, pernah meninjau suatu desa di Provinsi NTB, yang membangun akses jalan, namun kuaitasnya kurang baik.
“Banyak hal-hal juga harus diperbaiki, pertama jumlah dan kualitas. Saya pernah mengunjungi suatu desa di NTB saya periksa jalannya 600 meter biayanya dananya hampir Rp 400 juta, kemudian saya ambil bambu, saya korek sedikit saya lihat sudah muncul batu-batunya. Aspalnya tipis sekali, ternyata batunya banyak, jadi kalau dilaju mobil habis di (pakai) jalan (aspalnya),” kata JK di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Untuk itulah, JK mendorong agar pengawasan dalam penggunaan dana desa perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas pembangunan berjalan lebih baik.
“Itu artinya perlu pengawasan dan pendampingan yang baik daripada sistem ini yang dilaksanakan Kementerian Desa,” jelas JK.
Ia kemudian menjelaskan alasan pemerintahan Jokowi-JK menciptakan program dana desa, yakni untuk menjawab desakan masyarakat terkait porsi pembangunan di desa-desa.
JK meminta program dana desa yang telah berjalan selama ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas masyaraka sehingga perekonomian desa bisa berkembang.
“Kalau 4 tahun lalu kita utamakan infrastruktur desa, jalan, jembatan, desa, dan sebagainya, kemudian tahun berikutnya, sampai sekarang pembangunan masyarakatnya apakah pendidikan, usaha, ekonomi desa dan program lainnya yang menyangkut peningkatan kualitas masyarakat kita,” kata JK. (*/Kumparan)
[socialpoll id=”2521136″]p
