SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota dan Kabupaten Serang menggelar aksi mendesak pemberhentian 75 pegawai KPK dibatalkan di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten.
Koordinator aksi, Nur Iman Zamzani mengatakan bahwa UU KPK dinilai telah melumpuhkan lembaga KPK baik dari sisi profesionalitas maupun integritasnya.
“Mulai dari hilangnya independensi, pembentukan dan fungsi berlebih Dewan Pengawas, polemik kewenangan
penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hingga alih status kepegawaian KPK ke Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya di sela-sela aksi, Jumat (21/5/2021).
Menurutnya hal itu menghambat kinerja KPK sebagai anak kandung reformasi 1998 untuk memberantas segala bentuk korupsi di Indonesia.
“Kita sama-sama tau bahwa 75 pegawai yang hari ini di hakimi lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang terkesan lebih banyak pertanyaan pribadi di banding substansi ini terancam di pecat karena tidak lolos tes bagiku mereka adalah orang-orang yang berintegritas tinggi dan mempunyai mental tinggi dalam memberantas korupsi,” ujarnya.
Pihaknya merasa curiga dengan diberhentikannya 75 pegawai KPK. Bahkan, kata dia, hal tersebut tidak sesuai dengan jargon KPK saat ini.
“Lalu kenapa mereka di singkirkan? Ini menjadi pertanyaan besar, saya curiga kepada negara apakah dengan di pecatnya 75 pegawai KPK ini justru untuk menghilangkan orang2 yang jujur dan berintegritas yg ada di dalam tubuh KPK ? Justri ini tidak sesuai dengan jargon KPK yaitu “Berani Jujur, HEBAT !,” tegasnya.
Mereka pun menuntut dan mendesak kepada ketua KPK untuk segera menyelesaikan segala bentuk tindakan dan upaya yang akan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Membatalkan pemberhentian 75 pegawai KPK yang memiliki dedikasi dan profesionalitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mendesak ketua KPK dan jajarannya agar berkomitmen dalam memberantas dan menyelesaikan kasus korupsi yang ada di Indonesia tanpa pandang bulu,” tukasnya. (*/Roel)
