JAKARTA – Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di salah satu Hotel yang ada di Ancol, Jakarta, pada Selasa, (3/10/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan dengan memiliki anggota yang mencapai 4,4 juta jiwa, Korpri adalah kekuatan besar penentu kemajuan bangsa.
“Partai boleh banyak tapi yang melaksanakan dan yang menentukan tetap Korpri, karena yang menjalankan apapun yang ada di pemerintahan itu Korpri,” ujarnya.
Presiden juga mengibaratkan, birokrasi sebagi mesin yang menggerakkan kendaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan serta tantangan global.
“Tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus, yang dibutuhkan sekarang itu, dan tahan banting, karena perubahan-perubahan dunia sekarang ini hampir tiap hari selalu berubah,” tandasnya.
Jokowi juga mendorong agar ekosistem kerja ASN dapat memacu individu untuk berkinerja baik agar menghasilkan prestasi dan inovasi yang baik pula. Untuk itu, diperlukan adanya tolok ukur dan apresiasi yang jelas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
“Tolok ukur tersebut harus mengacu pada program pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi nasional, pengendalian inflasi, dan pengentasan kemiskinan. Dengan tolok ukur tersebut, orientasi kerja ASN akan lebih terukur. ASN jangan lagi terjebak hanya pada rutinitas harian, mengisi SPJ, dan lain-lain,” tambah Jokowi yang ditulis di akun media sosial Facebooknya.
“Selain ekosistem kerja, perlu juga adanya perubahan pada karakter sumber daya manusia di dalamnya. ASN harus lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan situasi global yang sangat cepat,” sambungnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, guna mewujudkan pelayanan publik yang baik dan unggul, maka dibutuhkannya birokrasi yang profesional dan dapat akrab dengan berbagai perkembangan yang terjadi kedepannya.
“Tadi disampaikan pak Presiden bahwa birokrasi adalah mesih penggerak pemerintahan, oleh karena itu birokrasi diminta untuk profesional serta akrab dengan perkembangan jaman dan teknologi,” ungkap Al.
“Tidak hanya itu, pak Presiden juga menekan agar birokrasi terus berinovatif, dan pada dasarnya Pemprov Banten telah menjalankan itu,” jelasnya. (*/Faqih)
