JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin menginstruksikan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI se-Indonesia agar menggelar aksi unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021. Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.
“Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal,” kesimpulan dalam surat instruksi tersebut.
PB HMI pimpinan Pj. Abdul Muis Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Advert
“Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” sebagaimana dikutip dari surat tersebut, Rabu (4/8/2021).
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda, PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika membenarkan surat instruksi tersebut.
Menurut Hilman, pihaknya mengakomodasi keresahan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pihaknya lantas merespons hal ini dengan menggelar aksi unjuk rasa.
“Kita respons dalam bentuk aksi nyata, aksi unjuk rasa,” kata Hilman saat dihubungi.
Hilman mengatakan, PB HMI membebaskan kepada kader di daerah daerah untuk memilih waktu pelaksanaan aksi dari tanggal 6-13 Agustus.
Pihaknya juga menginstruksikan agar Badko HMI menggelar aksi puncak di depan kantor DPRD wilayah masing-masing pada 16 Agustus mendatang. Sementara, PB HMI akan menggelar aksi di depan gedung MPR-DPR RI.
Sebagai pemantik, PB HMI juga berencana akan menggelar aksi di Istana Merdeka pada Jumat (6/8/2021).
“Sudah muncul satu titik aksi yaitu Istana Negara. Jabodetabek-Banten akan ikut kita tanggal 6 atau bagaimana ini masih kita tunggu sampai malam ini,” jelas Hilman.
Menurut Hilman, sejauh ini sudah terdapat sejumlah badan koordinasi (badko) HMI di daerah yang mengkonfirmasi akan melakukan aksi tanggal 6 Agustus. Badko tersebut antara lain, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.
Pihaknya mengetahui bahwa aksi tersebut tidak diizinkan polisi karena masih dalam pelaksanaan PPKM Level 4 sehingga izin tidak mungkin diberikan. Meski demikian, pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan.
“Namun dalam undang-undang dijelaskan itu bukan izin, cukup pemberitahuan,” ujarnya. (*/CNN)
