JAKARTA – Suksesi kepemimpinan nasional berhasil dilakukan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin baru saja dilantik untuk periode 2019-2024.
Selain apresiasi, kritik juga mengemuka mengawali masa kepresidenan periode kedua Jokowi.
Peneliti politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Jokowi kehilangan komitmen pemberantasan korupsi, penilaian itu muncul lantaran dalam pidato Jokowi nihil menyinggung persoalan rasuah.
“Menyayangkan pidato presiden yang menghilangkan kosakata korupsi, padahal di akhir jabatan periode pertama, isu korupsi menjadi yang terpenting, terlebih ada upaya pelemahan melalui sistem kerja KPK dan regulasi,” kata Dedi, Minggu (20/10/19).
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan seolah presiden mengulang apa yang ia sampaikan saat pidato kemenangan beberapa waktu lalu, di Sentul, Bogor.
“Mendengar pidato Presiden, menegaskan apa yang sudah disampaikan dalam pidato kemenangan waktu lalu, pemberantasan korupsi bukan prioritas, tentu mengkhawatirkan, bahkan dalam naskah pidatonya kata korupsi tidak muncul,” katanya.
Menurut Dedi, komitmen pemberantasan korupsi merupakan faktor utama pembangunan. Ia menilai banyak sektor yang lumpuh karena maraknya praktik korupsi.
“Presiden pasti memahami, birokrasi kita sudah baik dari sisi prosedur, menjadi kacau karena sabotase koruptor, seringkas apapun keinginan presiden memotong jalur birokrasi, jika komitmen pemberantasan korupsi lemah, maka cita-cita hanya jadi wacana, sulit terimplementasi,” tegasnya. (*/Red)
