SERANG – Jelang Pemilu 2024, banyak Universitas mendeklarasikan diri mengkritik jalannya Pemerintahan. Hal tersebut sudah dilakukan UGM, UII dan UI menyusul kampus-kampus lain yang kabarnya siap mendeklarasikan hal serupa.
Kebanyakan deklarasi itu berkaitan dengan Pemerintahan Jokowi yang dinilai ingin melanggengkan kekuasaannya. Menanggapi itu, Akademisi Untirta, Erwin Salpa Riansi menilai, deklarasi yang dilakukan menjelang Pemilu terkesan syarat politis.
“Pada dasarnya saya sangat bersepakat bahwa kampus memang harus menjadi bagian dari kontrol Pemerintahan, namun demikian apa yang dilakukan hari ini justru begitu syarat politik, kondisi menjelang Pemilu ini begitu sensitif, sebagai akademisi, sikap-sikap yang diambil tentu juga harus mengedepankan objektifitas jangan sampai hanya menguntungkan sebagian kelompok semata,” ujarnya, Sabtu, (3/2/2024).
Erwin yang dikenal dekat dengan mahasiswa pergerakan ini juga turut menyayangkan apa yang dilakukan kampus-kampus yang dinilainya latah.
“Jika kampus tersebut memang punya kajian komperhensif itu oke, tapi banyak yang hanya ikut-ikutan, ini kan latah. Sedangkan saya yang sehari-hari bersama mahasiswa menilai, bahwa kita (birokrat kampus) memang sudah terlalu lama mengeksklusifkan diri, ini akan mengundang tanda tanya di masyarakat luas. Kawan-kawan buruh, petani, masyarakat adat akan mempertanyakan dimana kita saat isu omnibuslaw? Dimana kita saat isu pelemahan KPK? Bahkan mahasiswa juga akan mempertanyakan dimana kita saat mahasiswa melakukan pergerakan mengenai UKT yang mahal? Mengapa hanya pada momen yang begitu politis ini kita antusias,” ungkapnya.
Erwin berharap, pergerakan kampus yang dilakukan seharusnya konsisten, bukan hanya sesaat. Apalagi kata dia, jelang Pemilu.
“Kita mesti bersepakat bahwa pergerakan yang kita lakukan, akan kita laksanakan paska jalannya pemerintahan terpilih kedepan, kita memang perlu mengawal dengan objektif jalannya pemerintahan, tidak mengekslusifkan diri, kembali menjadi bagian dari kontrol pemerintah. Jangan sampai pergerakan yang hari ini kita buat justru benar-benar menjadi pergerakan politis yang apabila nanti setelah terpilihnya kembali pemimpin baru, kita sibuk kembali menjalankan agenda-agenda administratif, mengikuti atau bahkan menjilat pemerintahan ke depan untuk berbagai agenda tanpa mengedepankan objektifitas dan melupakan untuk menjadi agen kritis pemerintah,” bebernya.
Apa yang terjadi dengan situasi politik hari ini juga diharapkan tidak memperkeruh keadaan, apalagi berpotensi memecah-belah bangsa. Sebab, dalam sistem demokratis, kedaulatan sepenuhnya dimiliki rakyat, biarkan rakyat menilai dan memilih tanpa intervensi yang membuat semakin kebingungan. (*/Faqih)
