JAKARTA – Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.
“Beberapa kali saya dipanggil Kapolres untuk melakukan data dukungan kepada masing-masing calon diperintahkan untuk melakukan penggalangan,” ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).
Sulman mengatakan Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya. Dalam rapat itu, perintah menggalang dukungan diberikan. Perintah pendataan dukungan masyarakat kepada 01 dan 02 pun diberikan.
Sulman menyebut itu terjadi pada Februari lalu. Para kapolsek,lanjut Sulman, diancam akan dimutasikan. Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap kapolsek jika paslon 01 kalah di wilayahnya.
“Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomr 01 kalah kami akan dipindahkan,” ucap Sulman.
Sulman saat ini sudah tak lagi menjabat sebagai kapolsek. Dia dimutasikan ke Polda Jabar seksi penanganan pelanggaran.
CNNIndonesia.com menghubungi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko namun belum merespons hingga berita ini diturunkan.
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo juga belum memberikan respons ketika dihubungi pada hari ini.
Mendata Kekuatan
Sebelumnya, Haris Azhar menyebut kepolisian mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019. Dia mengklaim memiliki data mengenai hal tersebut di sejumlah wilayah.
Haris mengatakan data yang diperoleh dihimpun oleh Polres dan Polsek menggunakan Microsoft Excel.
“Kami punya daya di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan Paslon 01 dan Paslon 02. Kelompok ini dukung siapa,” tutur Haris kepada CNNIndonesia.comsaat dihubungi pekan lalu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo tidak membantah ada anggotanya di sejumlah wilayah melakukan pendataan seperti yang disebut Haris. Namun, menurutnya, pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta rawan konflik.
“Bisa saja anggota melakukan mapping kerawanan dan untuk mengidentifikasi potensi – potensi konflik yang mungkin dapat terjadi serta akan membuat cara bertindak dan rencana contigency nantinya apabila hal tersebut terjadi,” kata Dedi beberapa waktu lalu. (*/CNNIndonesia)
