JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, banyak perjalanan dinas dan pertemuan yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) kerap menghabiskan negara.
Padahal, banyak perjalanan dinas dan pertemuan yang tidak memberikan dampak untuk rakyat, termasuk bagi perbaikan birokrasi.
Tak hanya itu, anggaran negara juga banyak dipakai untuk pengadaan aplikasi. Sayangnya, aplikasi yang diciptakan kerap tidak sejalan dengan interoperabilitas sistem dan kebutuhan.
“Oleh Presiden, kita diminta memangkas proses bisnis, memangkas perjalanan dinas, dan bekerja lebih pintar,” ujar Anas dalam acara ASN Talent Fest dan Anugerah ASN 2023 di Jakarta, dikutip dari Kompas.id, Selasa (27/8/2024).
Karena alasan itulah, ia meminta reformasi birokrasi yang berdampak secara langsung agar dijalankan di sektor pemerintahan.
Reformasi birokrasi yang ia maksud dapat dilakukan pada peningkatan investasi, peningkatan pelayanan publik, dan pengurangan kemiskinan.
Anas mengatakan, salah satu instansi yang sudah menjalankan pemangkasan proses bisnis dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang nyata adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BKN sudah melakukan pemangkasan proses bisnis, sehingga lebih cepat dan efisien dengan hasil mempercepat pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi.
Anas mengatakan, pemangkasan proses bisnis dan rencana reformasi birokrasi bakal dilanjutkan sambil menekankan usaha ini sesuai dengan peningkatan investasi dan penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, banyak daerah yang memperoleh penghargaan inovasi digital, tetapi indikator kesejahteraan, seperti peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan tidak menunjukkan hasil yang sejalan.
“Kami sedang menyelesaikan rancangan framework grand design reformasi birokrasi nasional. Inilah tantangan kita ke depan, bagaimana menjadikan strategi digitalisasi menjadi salah satu strategi yang penting untuk menuju birokrasi kelas dunia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anas menyebutkan, pengadaan aplikasi oleh instansi-instansi memakan dana yang besar, meski tidak sejalan dengan interoperabilitas sistem dan kebutuhan efisiensi. Tak main-main, anggaran negara yang dihabiskan untuk pengadaan aplikasi tembus Rp 6 triliun. Terkait masalah tersebut, Anas meminta instansi-instansi untuk tidak belanja aplikasi dalam jumlah yang banyak. (*/Kompas)
