JAKARTA–Di tengah klaim capaian nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah melampaui target, Provinsi Banten justru masih tertinggal.
Capaian LP2B Banten baru 84,73 persen, di bawah target minimal nasional 87 persen.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perkembangan Penetapan LP2B di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut secara nasional realisasi LP2B sudah mencapai 87,98 persen per 10 November 2026, surplus 0,98 persen dari target.
“Secara nasional kita sudah 87,98 persen, sudah surplus. Artinya kita sudah bisa protect sawah barunya untuk ketahanan pangan,” ujar Nusron.
Namun, ia mengakui masih ada tiga provinsi yang tidak mencapai target 87 persen, yakni Riau 76,24 persen, Papua 78,02 persen, dan Banten 84,73 persen.
Khusus Banten, Nusron menjelaskan kondisinya cukup unik. Dua kabupaten penyangga pangan, yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, sebenarnya sudah hampir menyentuh 95 persen.
Namun agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional.
“Kami sudah diskusi dengan gubernur, bupati/wali kota. Untuk Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih di bawah target nasional. Ini memang sudah tidak bisa di-upgrade lagi,” jelas Nusron.
Sementara untuk Riau, faktor dominannya adalah lahan yang sudah didominasi perkebunan sawit.
Nusron menegaskan, pekerjaan selanjutnya adalah memastikan LP2B yang sudah ditetapkan lewat SK bupati/wali kota segera masuk ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Hal ini dimungkinkan berkat terbitnya PP Nomor 34 Tahun 2026, di mana revisi RTRW bisa dilakukan secara parsial tanpa menunggu 5 tahun.
“Jadi setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegasnya.
Menko Pangan Zulkifli Hasan yang memimpin rapat menerima laporan tersebut dan menetapkan capaian akhir LP2B di angka 87,98 persen, dengan catatan khusus untuk tiga provinsi yang masih di bawah target.
“Kita sepakati saja. Selain itu, kita juga sepakat sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu peta,” ujar Zulhas.
Data Kementerian ATR/BPN mencatat, saat ini ada 110 kabupaten/kota yang telah menetapkan SK LP2B, 300 kabupaten/kota sudah verifikasi dan sepakat dengan Ditjen Tata Ruang, serta 47 kabupaten/kota dalam proses berita acara.
LP2B sendiri merupakan lahan sawah abadi yang tidak boleh dialihfungsikan jadi perumahan, pabrik, atau ruko. Ini beda dengan sawah biasa yang sewaktu-waktu bisa dijual pemiliknya untuk jadi perumahan.
