JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menerima aspirasi Serikat Buruh Nusantara Krakatau Steel Perbengkelan dan Perawatan (KBK) untuk membahas persoalan status kepegawaian pekerja.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan buruh maupun perusahaan PT Krakatau Steel.
Andre mengatakan, aspirasi para buruh telah difasilitasi dan menghasilkan sejumlah opsi penyelesaian.
Menurutnya, solusi yang dirumuskan harus memberikan kepastian status dan jaminan kerja bagi pekerja, sekaligus mempertimbangkan kondisi perusahaan.
“Alhamdulillah, aspirasi sudah berhasil kami fasilitasi dan kita sudah mendapatkan solusi baik untuk kepentingan Serikat Buruh Nusantara Krakatau Steel Perbengkelan dan Perawatan maupun untuk perusahaan PT Krakatau Steel,” ujarnya.
Ia menegaskan, Komisi VI DPR RI berpihak pada kepentingan buruh. Namun, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan melalui opsi yang rasional dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Kami pasti berpihak kepada Mas-mas (buruh-red), tapi tentu kita harus cari opsi yang logis masuk akal yang win-win,” katanya.
Andre menilai, sejumlah opsi yang dibahas cukup realistis untuk memperbaiki status kepegawaian para buruh.
Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian hubungan kerja sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja yang selama ini dinilai belum memiliki kejelasan status.
“Saya rasa usulan opsi satu, opsi dua ini agak logis. Memberikan kepastian teman-teman, lebih ada jaminan. Yang kedua, memberikan kepastian teman-teman naik kelas. Yang dulu tidak jelas statusnya ini jadi lebih jelas,” jelasnya.
Salah satu opsi yang ditawarkan yakni mengubah mekanisme hubungan kerja menjadi pekerja harian lepas (PHL) secara langsung dengan KBK, tanpa melalui perantara mandor. Skema tersebut juga diarahkan untuk memberikan jaminan upah sesuai ketentuan upah minimum.
“Pertama dengan jadi masuk opsi PHL langsung ya, direct tidak lewat mandor, Yang kedua yang dulu dipotong mandor, sekarang ada jaminan UMK, ya sesuai dengan UMR,” ungkapnya.
Menurut Andre, hubungan kerja secara langsung akan memberikan kepastian administrasi dan jaminan bagi pekerja.
Sebab, dalam mekanisme sebelumnya, buruh yang bekerja melalui mandor dinilai belum memiliki kejelasan dokumen maupun jaminan hubungan kerja.
“Ada kepastian dulu, kan kalau lewat mandor nggak ada nggak ada berkas, nggak ada jaminan. Ini kan kontrak PHL langsung sama KBK,” imbuhnya.
Selain pembenahan status menjadi PHL, Andre juga membuka peluang peningkatan status pekerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Opsi tersebut dapat dibahas kembali setelah satu tahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kesehatan perusahaan.
“Kita buka opsi, setahun kemudian kita duduk bareng, kalau perusahaan sehat otomatis PHL ini bisa jadi PKWT. Itu tiga opsinya. dan bukan buka opsi itu, kenaikannya tiga,” pungkasnya. (*/ARAS)
