JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut pemerintah China membangunkamp Uighur untuk memberdayakan masyarakat. Pernyataan ini merespons berita Wall Street Journal yang menyebut beberapa ormas Islam di Indonesia dirayu China untuk tak lagi mengkritik soal Uighur.
Ketua Harian PBNU Robikin Emhas bilang data yang didapat pihaknya menyebut pemerintah China membuat pelatihan vokasi untuk kamp Uighur di Xinjiang. Pelatihan dilakukan sekaligus merespons paham radikalisme di sana.
“Kamp itu justru dibuat untuk menjauhkan mereka (warga Uighur) dari ekstremisme dan radikalisme yang tercipta di Xinjiang. Tidak ingin warganya terpengaruh paham itu, China pun mengatasinya dengan melatih warga dengan skill di kamp vokasi tersebut,” kata Robikin dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/12) malam.
Robikin juga membantah laporan WSJ yang menyebut PBNU menerima suap dari China. Ia menegaskan sikap PBNU tidak akan pernah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu.
“Soal adanya dana yang mengalir ke NU, saya sampaikan bahwa tidak ada dana itu. Dan NU tidak bisa didikte dan dikendalikan oleh siapapun, termasuk China,” tutur pria yang juga menjabat Staf Khusus Wakil Presiden RI itu.
Sebelumnya, WSJ menerbitkan laporan terkait pemerintah China yang disebut mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam Indonesia setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada tahun 2018.
Saat itu, isu penindasan China terhadap muslim Uighur mencuat setelah sejumlah organisasi pemerhati HAM internasional merilis laporan penahanan satu juta Uighur di kamp konsentrasi di Xinjiang.
WSJ juga menyebut Beijing bahkan membiayai puluhan tokoh seperti petinggi NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang. (*/CNN)
