JAKARTA – Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini tidak efektif untuk menaikkan kinerja badan usaha.
Penilaian tersebut disampaikan Hilmi Rahman Ibrahim, S.Sos., M.Si., dalam Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor Terapan, di kampus Politeknik STIA LAN, Jakarta, Senin (29/12/2025) siang.
Selaku promovendus Hilmi Rahman mengemukakan, berdasarkan penelitian PMN BUMN yang diputuskan pemerintah dan DPR tidak didasari perencanaan yang jelas, bahkan tidak ada audit atas kinerja dari masing-masing BUMN.
Ia menunjuk contoh Krakatau Steel yang sudah pernah mendapatkan PMN, namun BUMN tersebut merugi, dan malah akan mendapatkan kembali BUMN.
“Tidak ada tuh evaluasi penggunaan PMN yang dulu pernah diterimanya,” ujar Hilmi.
Dosen Universitas Nasional itu menyebut persetujuan oleh DPR menyebabkan PMN jadi transaksi politik.
Bukan hanya soal besarannya tapi sudah sampai pada pembagian posisi direksi dan komisaris. Sehingga petinggi BUMN jauh dari kriteria profesional.
Hilmi menekankan bahwa kunci efektivitas dari pemberian PMN kepada BUMN adalah pada perencanaan yang baik, tatakelola, dan kepatuhan pada Good Corporate Governance (GCG)
Mengenai pembentukan Danantara sebagai penggantian Kementerian BUMN, Hilmi Rahman pesimistis akan bisa merubah keadaan jika faktor politik masih lebih berperan.
Ia menyarankan agar Danantara menjauhkan diri dari politik praktis. Hilmi menunjuk contoh Singapura, Malaysia atau China yang pengelola BUMN berada di bawah langsung Presiden sehingga leluasa berkembang tanpa kehadiran tekanan-tekanan politik.
“Kita punya potensi menuju ke sana sayang kalau tidak dimanfaatkan,” tutur Hilmi.
Setelah melalui perdebatan selama hampir 2 jam, tim penguji yang dipimpin oleh Prof. Dr. Luki Kurnia, MA memberikan nilai 3,92 atau memuaskan atas disertasi dosen Universitas Nasional Hilmi Rahman Ibrahim, S.Sos., M.Si., dan menyatakan yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor terapan atau Dr. Ter. ***
