JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyikapi video ditangkapnya seorang pria yang membentangkan poster saat mobil Presiden Joko Widodo beranjak meninggalkan lokasi vaksinasi di area Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar.
Dimana, pria ini membentangkan poster dengan tulisan “Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar.”
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mempertanyakan, klaim dari Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang memproyeksikan neraca jagung hingga 2021 mencatat surplus.
“Disebutkan prediksi Kementan produksi jagung akan terus meningkat menjadi 32,65 juta ton pada 2021, tapi faktanya peternak menjerit karena harga pakannya yang berbahan baku jagung kian meroket. Stok melimpah seharusnya harga terjangkau,” tutur Arjuna, Kamis (9/09/2021).
Dimana, harga jagung terus naik selama lima bulan terakhir, hingga menyentuh sekitar Rp 6.200 per kg pada Mei 2021, diatas harga yang dipatok Permendag. Melambungnya harga jagung, turut menyebabkan harga pakan terkerek naik dari Rp 6.974 per kg, pada awal tahun menjadi Rp 7.379 per Mei 2021.
Arjuna menyayangkan Kementerian Pertanian, gagal menciptakan manajemen stok jagung pemerintah. Sehingga hanya secara data sering kali disebut melimpah, namun realisasinya tidak mencukupi.
Padahal, Manajemen stok jagung sangatlah penting untuk menjamin ketersediaan jagung nasional. Sehingga, ketersediaan jagung tidak bergantung musim dan tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar yang membuat harga jagung dalam negeri sepenuhnya bergantung pada harga jagung dunia dan nilai tukar mata uang.
“Masalah klasik jagung seharusnya bisa diselesaikan dengan penciptaan manajemen stok, pengelolaan cadangan pasca panen. Sehingga ketersediaan jagung tidak bergantung musim dan tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas. Perlu ada tangan pemerintah untuk menciptakan keseimbangan permintaan dan pasokan,” ujar Arjuna.
Selain itu, Arjuna juga meminta Kementerian Pertanian, untuk mengevaluasi rantai pasok atau alur tata niaga jagung. Pasalnya, harga jagung ditingkat konsumen tidak merefleksikan harga jagung ditingkat petani. Hal ini disebabkan rantai pasok jagung yang sangat panjang dan tidak efisien.
Di setiap tahapan mata rantai pasok jagung terdapat tengkulak dan pedagang besar, yang mengambil keuntungan yang relatif besar sehingga harga jagung ditingkat konsumen ikut malambung tinggi.
Untuk itu, GMNI meminta Kementerian Pertanian bekerja memperpendek rantai pasok jagung agar lebih efisien serta untuk menghindari munculnya kartel yang mengendalikan pasar dan menghambat transmisi harga.
Arjuna juga mengkritik peran Kementerian Pertanian yang hanya sebatas fokus pada dukungan sarana fisik, pengawasan dan penciptaan rantai pasok yang efisien tidak diperhatikan.
“Pemerintah harus melakukan intervensi memangkas panjangnya rantai pasok. Kementerian Pertanian harus turun tangan benahi tata niaga jagung. Karena distribusi logistik jagung salah satu faktor pembentuk harga. Jangan sampai lebih memilih impor, solusi instan untuk stabilitas daripada memperbaiki rantai pasok jagung. Kita tunggu political will dari Menteri Pertanian,” pungkas Arjuna. (*/Red)
