JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mulai dipercepat mengingat tingginya minat investor. Pembangunan proyek IKN sendiri telah dimulai sejak September 2022.
Salah satu kontribusi dalam pembangunan IKN, PT Krakatau Bandar Samudera sebagai operator dari Krakatau International Port (KIP) menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Chief Executive Officer Krakatau International Port, Akbar Djohan, menyampaikan bahwa kerjasama ini sebagai salah satu pengembangan bisnis KIP di berbagai daerah. Hal ini juga merupakan komitmen BUMN dalam mendukung pembangunan IKN.
“Dalam kesempatan ini, KIP melakukan kerjasama sewa lahan di kawasan Pelabuhan Buluminung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi kantor pemasaran KIP & Group yang bergerak di jasa kepelabuhanan dan logistik,” ujar Akbar dikutip Jumat (16/12/2022).
Hal ini tidak lepas dari semangat kolaborasi dan sinergi antar BUMN dengan BUMD/Perumda maupun stakeholder setempat sesuai arahan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Akbar menambahkan bahwa kehadiran KIP di wilayah IKN, sebagai bentuk komitmen KIP untuk mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara yang sangat yang dinanti-nantikan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.
Pelabuhan Buluminung berpotensi menjadi stockpile, open yard, ataupun gudang tetutup yang terkoneksi dengan lahan seluas 19 hektar. Selain itu, memiliki Jetty dengan panjang 120 Meter dengan kedalaman mencapai -8,9 LWS yang dapat disandari kapal jenis LCT dan Tongkang.
“Dengan adanya KIP, kami yakin mampu menghidupkan secara kolektif pasar Pelabuhan Buluminung ini dan diharapkan akan menciptakan biaya logistik yang lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan pembangunan IKN” ujar Akbar.
Menteri Bahlil Akhirnya Membuka Alasan Softbank Mundur Investasi di IKN
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia membuka penyebab Softbank Group batal berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ternyata alasannya karena Indonesia menginginkan model investasi yang adil.
Bahlil menjelaskan Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke miliarder itu.
Dari pertemuan tersebut ternyata proposal yang diajukan terkait IKN dinilai tidak menguntungkan Indonesia.
“Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte,” jelas Bahlil melansir Antara di Jakarta, Rabu, (14/12/2022).
Dia mencontohkan salah satu tawaran yang disampaikan Softbank adalah mereka yang menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.
“Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win,” ungkapnya.
Menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.
“Itu yang dalam bahasa saya, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara nggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan.” katanya.
Bahlil meyakinkan, meski ditinggal Softbank, proyek IKN masih menarik minat banyak investor. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.
“IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada,” katanya.
Hengkangnya Softbank dari proyek IKN sempat ramai dikabarkan pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, SoftBank memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia. (*/Liputan6)
