JAKARTA – Relawan Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi mendesak kepada pemerintah untuk segera menasionalisasi perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Pasalnya, Freeport dinilai telah menginjak-injak kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia karena menentang Pemerintah.
“Bangsa Indonesia punya kedaulatan, tidak bisa dilecehkan oleh Freeport,” kata Ketua Umum Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana, di Jakarta, minggu (12/3/2017).
Havid menjelaskan, selama ini Freeport telah melanggar konstitusi dan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Hal itu terbukti dengan penolakan yang dilakukan oleh Freeport atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2017 yang mengatur tentang kewajiban melakukan divestasi saham 51%, perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), ketentuan pajak devailing, dan kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam negeri.
“Hingga saat ini Freeport belum bangun smleter, padahal, seharusnya sudah harus dibangun 3 tahun yang lalu (2014) sebagaimana amanat UU Minerba,” jelasnya.
Havid meminta kepada pemerintah untuk tidak melanjutkan perundingan dengan Freeport.
Menurutnya, hal tersebut hanya akan merendahkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia lantaran berunding dengean perusahaan yang melecehkan kedaulatan bangsa.
“Tidak ada tempat bagi siapapun yang melecehkan bangsa Indonesia. Pemerintah harus segera ambil alih Freeport,” pungkas Havid. (*)
