JAKARTA – Kepala Satuan Petugas (Satgas) Pangan Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengatakan hingga kini Satgas Pangan belum menemukan adanya kasus penimbunan beras. Sehingga, menurut dia, keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras dari Thailand tidak semata disebabkan karena adanya penimbunan.
“Tidak ada, saya bisa pastikan tidak ada penimbunan,” kata Setyo di Jakarta Selatan, Senin (15/1) malam.
Kendati demikian, Setyo juga enggan menyebut bahwa stok beras pemerintah mengalami kekurangan. Namun menurut dia, berdasarkan temuannya di lapangan, di Jakarta stok cukup, tapi terdapat kekurangan di beberapa daerah.
Harga gabah menurutnya sudah naik mencapai Rp 7 ribu. “Ada yang mengatakan itu bagus untuk petani dan bisa Sejahtera. tetapi tidak bisa diolah oleh penggiling padi menjadi beras medium. pasti diatas 13 ribu harganya, berarti beras medium kosong,” kata Setyo.
Dalam hal ini, lanjut Setyo, satgas pangan bertugas mengawasi distribusi dan mengecek ketersediaan stok. Ia pun mengakui di lapangan terdapat panen. “Tetapi panennya tidak panen raya. karena saya juga diajak ke Karawang sama Menteri Pertanian, tapi tidak panen raya,” kata Setyo menuturkan.
Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri ink, panen raya sifatnya lebih luas. Kemudian terkait dengan stok, Setyo mengatakan, pedagang sudah tidak memiliki stok. Sehingga ia memastikan pedagang tidak akan melakukan penimbunan.
“Karena pertimbangan-pertimbangan modal menggunakan bunga bank, kalau disimpan lama pasti rusak dan mau dijual harganya sudah ditetapkan HET, makanya sekarang pedagang sudah tidak ada yang berani nimbun,” kata dia. Jika ada yang melakukan penimbunan, ia memastikan Satgas Pangan alan melakukan penangkapan.
Setyo mengungkapkan, justru pertanyaan ada di Bulog. Menurut Setyo, kebutuhan masyarakat dalam sebulan bekisar 2,5 juta ton.
Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 250 juta orang, kebutuhan individu satu bulan berkisar antara 10 sampai 11 kilo. Sementara itu, kata dia, Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang dimiliki sekitar 900 ribu ton.
“Nah kalau dihitung kebutuhan 2,5 juta maka kita harus juga bisa (memenuhi) kebutuhan untuk itu, nah sekarang kita cek saja berapa yang ada,” ujarnya. (*/Republika.co.id)
