JAKARTA – Di tengah capaian pemerintah dalam memperkuat produksi beras nasional dan pernyataan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025, GREAT Institute mengingatkan bahwa surplus nasional tersebut kini diikuti oleh bayang-bayang ancaman El Niño yang berisiko menimbulkan guncangan produksi padi, fenomena yang menurut BMKG kini telah mencapai kategori sangat kuat dan berpotensi bertahan hingga awal 2027.
Risiko tersebut menjadi salah satu temuan sektor strategis dalam GREAT Mid-Year Economic Outlook 2026: Membangun Kembali Kepercayaan, Menumbuhkan Optimisme. Dalam laporan tersebut, GREAT Institute menilai posisi pangan nasional saat ini memang lebih kuat dibanding episode El Niño 2023–2024, tetapi angka agregat nasional dapat menyembunyikan kerentanan produksi yang sangat berbeda antarwilayah.
Data BPS mencatat produksi beras nasional 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, melampaui proyeksi kebutuhan konsumsi beras domestik oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar 31,2 juta ton. Artinya, pada periode tersebut terdapat surplus beras lebih dari 3,5 juta ton. Sepanjang 2025 pemerintah juga tidak melakukan impor beras umum dan pada 2026 pemerintah masih memproyeksikan untuk tidak melakukan impor beras umum tersebut.
“Produksi maupun cadangan beras kita memang masih berada dalam kategori aman. Bantalan nasional dari surplus beras 2025 bisa memberi pemerintah ruang gerak yang jauh lebih baik dibanding episode El Niño 2023–2024. Namun, ketepatan mitigasi pada produksi padi tetap diperlukan, terutama dalam mengantisipasi dampak kekeringan yang berbeda antarwilayah,” kata Ekonom GREAT Institute Dr. Hastuti.
Analisis GREAT Institute terhadap El Niño 2023-2024 menunjukkan enam provinsi yakni Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara mengalami kontraksi produksi melampaui 10 persen.
Pada kelompok provinsi tersebut, penurunan produksi lebih banyak berasal dari penurunan luas panen dibandingkan produktivitas per hektare. Bahkan, produktivitas di tiga provinsi masih meningkat.
Pola ini mengindikasikan bahwa risiko dapat muncul ketika petani menunda atau tidak melakukan penanaman, maupun ketika luasan sawah dengan kecukupan air berkurang.
Sementara itu, sentra produksi utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat justru mengalami kehilangan volume yang jauh lebih besar secara nasional meskipun persentase penurunannya lebih ringan.
Saat episode 2023-2024 terjadi, Jawa Tengah sendiri kehilangan sekitar 736 ribu ton dibandingkan periode baseline, lebih dari dua kali lipat kehilangan gabungan enam provinsi yang mengalami kontraksi lebih dari 10 persen.
GREAT Institute menegaskan bahwa temuan tersebut relevan dengan kondisi terkini. Berdasarkan pemantauan BMKG periode Agustus 2026, curah hujan rendah kini mendominasi lebih dari 90 persen wilayah Indonesia. Episode El Niño kali ini juga diproyeksikan dapat bertahan hingga awal 2027.
“Kita sudah mengetahui intensitas risiko El Niño tahun ini dan kita tidak dapat menghilangkan risiko tersebut. Fokus kita saat ini harus diarahkan pada kesiapan infrastruktur irigasi dan distribusi sarana produksi pertanian ke seluruh wilayah Indonesia. Ketepatan dalam eksekusinya menjadi semakin penting terutama bagi wilayah yang sedang memasuki periode tanam berikutnya,” ujar Hastuti.
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret, di antaranya percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
Selain itu, program pompanisasi untuk membantu mengairi sawah yang mengalami keterbatasan air serta alokasi pupuk bersubsidi nasional untuk musim tanam 2026 juga sedang dilaksanakan.
Bersamaan dengan berlangsungnya fenomena iklim tersebut, GREAT juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi harga beras di tingkat konsumen.
Meski ancaman iklim bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi stabilitas harga beras, pemerintah tetap perlu mengerahkan perangkat teknis maupun nonteknis untuk memastikan bahwa ketika dampak El Niño kian terasa, konsumen tetap terlindungi dari lonjakan harga yang berlebihan.
“Kami mengimbau agar pemerintah juga fokus pada stabilitas harga beras. Kenaikan harga beras ketika risiko iklim kian terasa dapat menggeser anggaran rumah tangga ke pangan dan mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya. Tekanan tersebut akan paling berat dirasakan rumah tangga rentan karena mereka memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menyesuaikan pengeluaran,” tambah Hastuti yang juga merupakan Dosen Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan di IPB ini.
GREAT Institute merekomendasikan tiga langkah lanjutan.
Pertama, penempatan awal Cadangan Beras Pemerintah dan sarana produksi untuk kondisi darurat perlu diprioritaskan secara spesifik pada wilayah dengan riwayat kerentanan tinggi, mengingat surplus nasional yang besar tidak menjamin distribusi yang merata secara otomatis.
Kedua, pemerintah perlu mengantisipasi faktor teknis yang berkaitan dengan ketahanan produksi secara lebih menyeluruh. Ketersediaan infrastruktur irigasi penting, tetapi pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah. Sebagai langkah awal, pemetaan kerentanan produksi di tingkat wilayah dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas intervensi, termasuk penyaluran sarana produksi, dukungan modal, dan pendampingan teknis sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketiga, pemantauan harga di tingkat provinsi perlu diperkuat. Surplus beras di tingkat nasional tidak otomatis menjamin bahwa tekanan harga tidak muncul di daerah tertentu ketika produksi maupun distribusi terganggu. Karena itu, perkembangan harga perlu dibaca bersama kondisi produksi, cadangan, dan distribusi pada masing-masing wilayah.
“Kinerja produksi beras adalah pencapaian penting yang memberi Indonesia posisi jauh lebih kuat dalam memasuki episode ini dibanding 2023–2024 lalu. Tapi justru karena posisi nasional sudah kuat, pemerintah tidak boleh abai terhadap kerentanan yang berbeda antarwilayah, yang kerap luput dari angka agregat, sekaligus menjaga stabilitas harga selama episode kali ini berlangsung,” pungkas Hastuti. ***
