Ulama Banten Nilai Tak Perlu Dibentuk Unit Kerja Presiden Tentang Pancasila

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang diketuai oleh Yudi Latief dengan Ketua Dewan Pengarah, Megawati Soekarnoputri. Harapannya, lembaga ini bisa menjalankan kerukunan di antara elemen bangsa, menjaga persaudaraan dan saling menghormati sesama anak bangsa.

Tokoh yang bergabung dalam Dewan Pengarah UKP PIP diantaranya, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma’ruf Amin (Ketua MUI), KH Said Aqil Siradj (Ketum PBNU), Syafii Maarif (mantan Ketum PP Muhammadiyah), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu BawaTenaya dan Sudhamek.

UKP PIP atau UKP Pancasila ini dibentuk tak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru. Tapi, pembentukan UKP PIP ini dikritisi oleh sejumlah ulama Banten. Para ulama menilai, seharusnya UKP PIP itu segera menjalankan program seperti P4.

“Laksana para santri diwajibkan mengaji setiap saat. Jadi pengamalan, bukan lagi teori pemahaman apalagi pengalaman. Ini bisa serempak se-Indonesia,” kata pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Cidahu, Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, KH Murtadlo Dimyati seperti dikutip detik.com, Minggu (11/6/2017).

Kyai Murtadlo mencontohkan, masih menjadi teka-teki pertanyaan di benaknya mengenai slogan atau sabda tentang ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’.

“Lain lagi dengan ‘Saya Putera Indonesia, Saya Insan Pancasilais’. Karena ideologi Pancasila merupakan syarat mutlak sahnya berbangsa dan bernegara,” jelas putra kedua ulama kharismatis Banten, KH Muhammad Dimyati itu.

Karena itu, Kyiai Murtadlo menambahkan, seharusnya UKP-PIP menitikberatkan pada pengamalan langsung nilai-nilai Pancasila. Bukan lagi berkutat merancang program teori pemahaman dan pengalaman Pancasila, yang sebenarnya sudah ada.

“Yang amat mendesak adalah pengamalan, bukan pengalaman Pancasila. Jadi nggak perlu UKP. Toh, tinggal membuka aslinya Pancasila saja. Sepanjang tidak dibuka dan masuk ke aslinya, jangan diharap. Didik kembali tunas-tunas bangsa dan hafal pokok-pokok sila-sila Pancasila,” pungkasnya. (*)

Sumber: detik.com

Honda