JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia per akhir kuartal II 2021 sebesar USU415,1 miliar atau setara Rp5.972,46 triliun. Berdasarkan laporan Bank Indonesia ULN turun 0,1% (qtq) dibandingkan dengan posisi ULN triwulan I 2021 sebesar USD415,3 miliar.
Secara tahunan, pertumbuhan ULN triwulan II 2021 juga melambat, dari 7,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,9% (yoy). “Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah dan kontraksi ULN swasta,” sebut Direktur Eksekutif Komunikasi Erwin Haryono melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/8/2021).
ULN tersebut tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah kuartal II 2021 mencapai USD205 miliar atau tumbuh 4,3% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan kuartal I 2021 sebesar 12,6% (yoy).
Penurunan ULN disebabkan oleh penurunan posisi pinjaman luar negeri (loan) seiring dengan pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama kiuartal II 2021. Pelunasan pinjaman luar negeri tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah dalam mengelola ULN.
Sementara itu, aliran modal masuk neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor nonresiden meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring kepercayaan investor yang semakin baik sehingga turut mendukung likuiditas di pasar SBN domestik. Tren positif ini juga mendukung Pemerintah dalam mengelola pembiayaan secara hati-hati dan terukur, dengan pembiayaan saat ini berperan cukup besar dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bank Indonesia menjami ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,8% dari total ULN pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,2%, sektor jasa pendidikan 16,4%, sektor konstruksi 15,4%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6%.
“Posisi ULN Pemerintah triwulan II 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah,” kata Erwin.
Sementara ULN swasta menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,5% (yoy) pada kuartal II 2021, setelah pada kuartal I-2021 tumbuh positif sebesar 2,6% (yoy).
Hal ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan sebesar 6,8% (yoy), lebih dalam dari kontraksi kuartal sebelumnya sebesar 6,7% (yoy). Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan mengalami perlambatan sebesar 1,3% (yoy) dari 5,4% (yoy) pada kuartal I 2021.
Berdasarkan laporan BI, posisi ULN swasta pada kuartal II 2021 tercatat sebesar USD207,2 miliar, atau menurun 0,8 (qtq) dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya. ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,3% dari total ULN swasta. Adapun ULN swasta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.
Erwin mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan II 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,5%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 39,0%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,4% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Erwin. (*/Sindonews)
