Oleh: Ani Apriani, S.P., M.M., Dosen Prodi Manajemen, Universitas Pamulang Kampus Serang
Harga kakao di tingkat petani Kendari menurut Bappebti per 10 November 2026 tercatat Rp54.000 per kilogram. Pada 2021 sampai 2023, harganya hanya berkisar Rp25.000 sampai Rp30.000 yang mana harga tersebut sudah naik sekitar dua kali lipat dan bertahan tinggi sejak pertengahan 2024.
Hal yang harusnya menjadi kabar baik dari para petani domestik. Namun, peningkatan nominal harga jual ini sering kali tergerus oleh lonjakan biaya input pertanian seperti pupuk dan pestisida serta ancaman cuaca ekstrem, sehingga margin keuntungan bersih petani tidak semanis angka nominalnya.
Namun di bursa berjangka London ceritanya berbeda, harga kakao global melonjak dalam dua gelombang. Puncak pertama sekitar 8.500 USD per ton pada awal 2024, disusul puncak kedua sekitar 9.200 USD per ton menjelang akhir tahun yang sama. Setelah itu harganya jatuh ke sekitar 2.000 pada awal 2026, memantul ke kisaran 4.700, dan kini berada di 4.279.
Hal tersebut artinya harga kakao global turun lebih dari separuh dari puncaknya. Harga di kebun masih tinggi, tetapi tidak ada jaminan ia akan bertahan.
Raksasa Produksi, Kerdil di Ekspor
Indonesia adalah produsen kakao terbesar ketiga dunia, di bawah Pantai Gading dan Ghana. Tetapi dari sisi ekspor, kita hanya duduk di peringkat ke-12 dengan nilai USD 3,5 miliar pada 2025.
Nilai ekspor tersebut memang naik 36% dibanding tahun sebelumnya, namun volumenya justru turun sekitar 2%. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh harga global yang melambung, bukan oleh perbaikan daya saing produk kakao kita.
Posisi ini membuat Indonesia hanyalah price taker, penerima harga. Kita tidak menentukan harga, hanya mengikuti.
Padahal 80 sampai 90 persen kebun kakao nasional dikelola petani kecil dengan lahan di bawah dua hektar.
Di tingkat domestik, ketika harga global tinggi, margin keuntungan sering kali tidak sepenuhnya dinikmati petani di tingkat kebun, melainkan sebagian besar tertahan di tangan para pedagang perantara akibat keterikatan rantai pasok dan jeratan utang.
Kondisi ini membuat petani tidak punya instrumen untuk melindungi diri, sekaligus menjadikan penguatan kelembagaan melalui koperasi sebagai kebutuhan yang sangat mendesak.
Pemerintah sebenarnya sudah bergerak.
Sejak April 2010, Indonesia menerapkan bea keluar biji kakao agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri. Aturannya terus diperbarui, terakhir lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 dan Nomor 69 Tahun 2025 tentang pungutan ekspor biji kakao.
Hasilnya nyata, ekspor kita bergeser dari biji mentah ke produk olahan. Tetapi sekitar 94 persen ekspor olahan kita masih berupa produk antara, yaitu cocoa butter, cocoa powder, dan cocoa paste.
Produk akhir berupa cokelat konsumsi jadi, yang margin keuntungannya jauh lebih besar, belum berhasil kita tembus secara berarti.
Hilirisasi kita sudah meninggalkan titik awal, tetapi belum sampai tujuan. Di segmen cokelat jadi inilah paparan terhadap gejolak harga biji kakao mentah paling bisa diredam.
Ancaman Baru dari Eropa
Di tengah upaya menuntaskan hilirisasi, muncul tantangan baru: European Union Deforestation Regulation (EUDR). Aturan ini mewajibkan kakao yang masuk ke pasar Uni Eropa terbukti bebas dari deforestasi, lengkap dengan ketertelusuran hingga tingkat kebun.
Bagi petani kecil, syarat ini berat. Banyak yang belum memiliki sertifikasi lahan formal, apalagi akses ke teknologi traceability digital.
Beban ini datang di atas tarif bea masuk Uni Eropa sebesar 6 persen untuk kakao dan produk olahan Indonesia, yang lebih tinggi daripada tarif untuk pesaing dari Afrika dan Amerika Latin.
Di India, eksportir kita menghadapi hambatan non-tarif seperti kewajiban jaminan bank dan audit. Kendati demikian, standar keberlanjutan ini seharusnya tidak dipandang semata sebagai beban administratif.
Jika dikelola dengan baik, kepatuhan pada EUDR dan sertifikasi lahan dapat dibalik menjadi peluang komersial untuk mendobrak pasar premium global melalui instrumen green premium, harga jual yang lebih tinggi bagi kakao yang terbukti lestari.
Pelajarannya jelas. Hilirisasi yang hanya diukur dari pergeseran struktur ekspor tidak lagi cukup. Produk olahan dari rantai pasok yang tak tertelusur berisiko ditolak pasar premium. Hilirisasi dan keberlanjutan harus berjalan bersama, bukan sebagai dua agenda yang terpisah.
Jangan Menunggu Harga Membaik
Harga kakao tinggi hari ini adalah kesempatan, sekaligus peringatan. Jika kita hanya menikmatinya, kita akan kembali terkejut ketika siklus berbalik. Terlepas dari jebakan volatilitas ini,
Indonesia membutuhkan langkah strategis nasional yang terpadu. Pemerintah perlu mensubsidi adopsi teknologi traceability agar petani kecil tidak terbebani aturan EUDR sekaligus membuka peluang green premium, memperkuat diplomasi perdagangan untuk membuka pasar alternatif, membangun fasilitas pengolahan skala menengah di sentra produksi melalui koperasi agar nilai tambah dinikmati di daerah, serta mengevaluasi instrumen pungutan ekspor agar benar-benar menjadi penyangga stabilitas harga domestik.
Melalui langkah-langkah tersebut, jebakan volatilitas ini dapat diatasi. Bukan soal menunggu harga membaik, melainkan keberanian merancang ulang model hilirisasi: berkelanjutan, inklusif bagi petani kecil, dan berdaya saing di pasar global.
Indonesia punya modal untuk memulainya. Pertanyaannya, maukah kita bergerak sebelum harga berbalik arah? ***
