BPKAD Kabupaten Serang Siapkan UPT Khusus Pemanfaatan Aset, Targetkan Jadi Mesin Baru Pendongkrak PAD
SERANG–Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang terus melakukan transformasi dalam pengelolaan aset daerah.
Tidak hanya dijaga, aset milik pemerintah daerah kini didorong untuk bisa menghasilkan dan memberi kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bawah kepemimpinan Plt. Kepala BPKAD Mochamad Ishak Abdul Raup dengan Sekretaris Agus Firdaus, langkah strategis tengah disiapkan.
BPKAD melalui Bidang Aset Daerah saat ini tengah melakukan pemetaan dan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset milik Pemkab Serang.
Langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakilnya Muhammad Najib Hamas yang ingin aset daerah dikelola lebih produktif dan bermanfaat.
Salah satu terobosan utamanya adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset Daerah.
Saat ini, penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pembentukan UPT tersebut sedang dimatangkan bersama Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Serang, Erwin Setiawan, menjelaskan bahwa pembentukan UPT ini menjadi sangat penting agar pengelolaan aset yang berpotensi menghasilkan PAD bisa lebih fokus, profesional, dan terarah.
“Pembentukan UPT Pemanfaatan Aset Daerah sedang dibahas oleh Bagian Organisasi. Kita sedang menyusun draf Peraturan Bupatinya,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
BPKAD menargetkan draf Perbup tersebut rampung pada akhir 2026, sehingga pembentukan UPT bisa tuntas dan mulai operasional pada 2027.
“Penyusunan Perbup selesai akhir tahun ini dan UPT Pemanfaatan Aset juga sudah terbentuk sehingga tahun depan bisa berjalan,” kata Erwin.
Erwin mengakui, jumlah aset yang secara langsung bisa menghasilkan PAD memang tidak banyak. Namun beberapa aset memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui skema kerja sama pemanfaatan, sewa, maupun pinjam pakai dengan pihak ketiga.
Aset-aset tersebut di antaranya berupa lahan sawah milik daerah, lahan-lahan kosong yang bisa disewakan, hingga gedung-gedung milik pemerintah daerah yang saat ini tidak digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, untuk aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan yang telah diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah, pemanfaatannya lebih difokuskan untuk kepentingan warga sekitar.
“Kalau aset PSU perumahan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, sebagian besar dimanfaatkan oleh warga setempat,” paparnya.
Di sisi lain, BPKAD juga terus memperkuat sisi legalitas aset melalui program pensertifikatan tanah milik Pemkab Serang. Pada tahun 2026 ini, BPKAD menargetkan 200 bidang tanah disertifikasi.
Prosesnya saat ini mengalami penyesuaian sistem pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika sebelumnya pendaftaran dibantu, kini BPKAD harus mengunggah data dan dokumen secara mandiri melalui akun mitra.
“Sekarang pendaftarannya melalui sistem dengan akun mitra. Kita sendiri yang memasukkan data dan mengunggah berkas persyaratannya,” tutur Erwin.
Saat ini, BPKAD mencatat 79 bidang telah didaftarkan melalui sistem akun mitra, dan sekitar 50 bidang lainnya diajukan melalui mekanisme di luar akun mitra.
Namun dari 50 bidang tersebut, 24 bidang terpaksa dibatalkan karena masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Persoalan LSD dan Lahan Baku Sawah (LBS) ini memang jadi salah satu kendala yang perlu penyelesaian bersama pihak terkait,” jelasnya.
Meski begitu, progres tetap berjalan. Tercatat 65 bidang sertifikat sudah terbit, dan sekitar 55 bidang lainnya masih dalam proses pendaftaran peta bidang yang baru diajukan bulan lalu.
Kendala lain yang dihadapi adalah tumpang tindih kepemilikan bidang tanah dan kelengkapan dokumen historis aset, serta keharusan menelusuri langsung lokasi aset untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi lapangan.
“Bahkan, kita harus menelusuri lokasi tanahnya. Ini yang sedang kita inventarisasi. Kemungkinan sampai akhir tahun belum bisa mencapai target, tetapi tetap kita upayakan,” ucap Erwin.
BPKAD menegaskan, target akhir kepemimpinan Ratu Rachmatuzakiyah dan Najib Hamas adalah seluruh aset tanah milik Pemkab Serang tersertifikasi, demi kepastian hukum dan pengamanan aset daerah. Tentu, hal tersebut juga bergantung pada ketersediaan anggaran.(*/ADV).
