PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengklaim jika seluruh masyarakat miskin atau pra sejahtera di Kabupaten Pandeglang yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diklaimnya sudah tersentuh bantuan dari pemerintah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang dikucurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkab Pandeglang.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriyah mengatakan, bahwa berdasarkan evaluasi program pengentasan kemiskinan dari periode 2016-2020, melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Pandeglang tercatat ada 113.344 Kepala Keluaraga yang hidup masuk dalam kategori pra sejahtera atau miskin, 77.185 masyarakat diantaranya telah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan 115.000 masyarakat lainya mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Berdasarkan evaluasi dari tahun 2016 – 2020, ternyata dari angka kemiskinan yang berjumlah 113.44 KK. 77.185 diantaranya mendapatkan program PKH, kemudian yang dapat program BPNT ada sekitar 115.000, artinya yang miskin ini sudah tercover oleh pemerintah,” ungkap Nuriyah, saat dihubungi wartawan, Minggu (29/11/2020).
Nuriyah menjelaskan, bahwa dari beberapa program pengentasan kemiskinan yang dikucurkan, pemerintah pusat, Pemprov Banten dan Kabupaten Pandeglang ini, telah mengucurkan anggaran yang tidak sedikit setiap tahunnya. Pihaknya mencatat untuk Program PKH saja pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp.400 miliar dan untuk program BPNT pemerintah mengeluarkan dana perbulannya hampir Rp23 miliar.
“Kalau ditotalkan uangnya dari program PKH satu tahunnya pemerintah mengeluarkan anggaran itu hampir Rp400 milliar, kemudian yang BBNT nya sebulan Rp23 milliar dikali 12 bulan,” bebernya.
Nuriyah menambahkan, jika dengan kedua program pengentasan kemiskinan tersebut, pihak telah melakukan evaluasi keberhasilan terhadap program tersebut. Pihaknya mencatat setidaknya ada 5.301 keluarga yang taraf ekonominya meningkat dari pra sejahtera menjadi sejahtera dan secara sukarela mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
“Evaluasi kinerja program PKH yaitu yang graduasi dari tahun 2016-2020 ini saya hitung semua itu ternyata yang graduasi ada 5.301 keluarga. Dia sejahtera ada yang keluar terus secara sistem karena komponennya habis tidak ada lagi yang harus dibantu ada juga yang sadar diri untuk Keluar dari program itu karena dia ngerasa lebih sejahtera dibandingkan tetangganya,” tutupnya. (*/Gatot)
