PANDEGLANG – Akademisi Universitas Matla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno menyoroti hasil Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang tahun 2017, dalam Lkpj tersebut, pemerintah Kabupaten Pandeglang terlihat telah melakukan pengulangan kesalahan dan mengabaikan rekomendasi DPRD Pandeglang. Sebab dengan rekomendasi DPRD terhadap Lkpj Bupati Tahun Anggaran (TA) 2016 yang belum optimal direalisasikan oleh Pemkab Pandeglang agar ditindak lanjuti secara serius, dan mengingat apa yang telah direkomendasikan pada Lkpj Tahun 2017.
Menurut Eko, tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun 2017 ini, seyogyanya pemerintah kabupaten Pandeglang agar menyajikan target pencapaian pembangunan seperti indikator makro dan IPM sesuai RPJMD, baik target maupun realisasinya. Selain itu, para OPD perlu membuat perencanaan program yang langsung berkaitan dengan pencapaian indikator makro pembangunan, sebab di kabupaten Pandeglang sendiri seringkali ditemukan tidak relevan antar indikator dan tolok ukur.
“Penyusunan program pemerintah kedepan harus disusun dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial serta dengan penguatan money follow program agar semua program dari tahun ke tahun selalu ada kesesuaian,” ungkap Eko, Rabu (2/5/18)
.
Eko juga menyarankan, agar DPRD harus memberikan dorongan kepada SKPD dengan realisasi anggaran belanja antara 80% s/d 90%, untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja ditahun yang akan datang. Selain itu diharuskan juga merekomendasikan kepada Bupati Irna untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh atas OPD dengan realisasi belanja dibawah 80 % anggaran.
“Setiap program pembangunan yang dilakukan oleh SKPD, seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, Bupati perlu mengevaluasi secara menyeluruh atas perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh tiap OPD terkait,” katanya
Tidak hanya itu lanjut Eko, Bupati juga agar melakukan tindakan reward bagi SKPD yang berkinerja baik dan memberikan punishment terhadap SKPD yang berkinerja rendah. Selain itu agar dapat mengoptimalkan peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam penyelanggaraan pemerintahan.
“Beberapa SKPD yang terkait langsung dengan fungsi pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, masih belum optimal terutama dalam hal melakukan perencanaan program/kegiatan. Sehingga selalu muncul masalah klasik dari tahun ke tahun,” ujarnya
Eko menambahkan, Pemkab Pandeglang juga perlu meningkatkan program pemberdayaan perempuan, dan program yang pro poor (berpihak terhadap masyarakat lemah), pro job (memberikan akses atau kesempatan) dan pro growth (berpihak pada pertumbuhan ekonomi).
“Publik meminta kepada Bupati agar penempatan dan/atau pengisisan jabatan harus didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi dengan prinsip the right man on the rightplace,” katanya
Ia menambahkan, persoalan koordinasi dan sinergitas antar OPD juga harus ditingkatkan, karena saat ini dinilai masih kurang dalam memberikan kontribusi terhadap indikator makro pembangunan. Perlu dipahami! kinerja OPD atau Bupati tidak dinilai dari serapan anggaran semata. Akan tetapi, kontribusi terhadap capaian RPJMD dan indikator makro pembangunan juga penting.
“Misalnya, soal pembangunan jalan, yang dilihat itu bukan hanya jalannya jadi atau tidak, akan tetapi bagaimana jalan itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ucapnya
Selain itu, Pemkab Pandeglang harus lebih konkret dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan indikator kinerja. Seperti di Kabupaten/kota di Jabar itu pakai indikator kinerja utama (IKU). Bupatinya punya, OPD punya, sehingga nanti indikator inilah yang menghitung kontribusi masing-masing OPD terhadap pencapaian RPJMD dan indikator makro.
“Kita berharap Bupati efektifkan itu, yang punya tangan dan kekuasaan melaksanakan pembangunan di daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati, dan DPRD seyogyanya mendukung sepenuhnya dalam alokasi anggaran. Setahu saya, di Pusat memberikan beberapa proyek-proyek strategis nasional, begitupun di Provinsi banyak memberikan bankeu untuk infrastruktur dasar ke Pemkab pandeglang, tapi 10 tahun terakhir ini justru pembangunan cenderung stagnan,” jelasnya. (Achuy)
