Anggaran Pengadaan Toilet Tidak Relevan, GMNI Geruduk Dindikbud Pandeglang

PANDEGLANG – Diduga anggaran 104 Juta untuk membangun toilet di salah satu sekolah dasar tidak relevan, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), terpicu untuk berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jum’at, (3/9/2021).

Korlap aksi Maulana Yusuf Amrulah, mengatakan fakta empiris pembangunan toilet di sebuah sekolah dasar negeri dengan anggaran Rp104 juta, seharusnya dapat mencerminkan kinerja yang baik dan akuntabilitas Dindikbud.

“Namun hal tersebut, tidak berbanding lurus dengan adanya indikasi markup anggaran. Yang dimana pada pembangunan toilet sekolah dasar negeri tersebut memakan anggaran sebesar Rp104 juta dengan diameter (Luas-Red) 4 kali 7 Meter Persegi,” ucapnya.

Yusuf menyampaikan penilaian terhadap birokrasi hari ini, jauh dari good governance, dengan adanya indikasi markup anggaran pembangunan toilet di 4 titik.

“hal tersebut tidak mencerminkan sikap birokrat yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalitas. Sebagai institusi yang bergelut di bidang pendidikan dan kebudayaan, mestinya Dindikbud menjadi barometer sebagai birokrasi yang menjunjung nilai integritas dan profesionalitas dalam kinerja,” katanya.

Lanjut Ia menambahkan GMNI Pandeglang mendorong Kejaksaan Negeri Pandeglang, supaya mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi pembelian tablet dengan anggaran miliaran.

“Langkah konkrit Kejari Pandeglang dalam hal ini sangat amat di perlukan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam indikasi markup anggaran khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang,” tambahnya.

Terakhir, Ia menyampakan seret dan penjarakan mafia yang menjadi oknum birokrasi, Wujudkan tatakelola Pemerintah yang bersih dan bermartabat. Dan Bupati Pandeglang harus mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Inspektorat Kabupaten Pandeglang jangan jadi banci, evaluasi semua OPD yang teridentifikasi melakukan pelanggaran dan kecurangan, Kejari Pandeglang harus tegak lurus menegakkan supremasi, black list kontraktor yang teridentifikasi melakukan markup anggaran,” pungkasnya. (*/Fani)

Demokrat
Royal Juli