PANDEGLANG – Tokoh Pemuda Pandeglang, Ilma Fatwa angkat suara usai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menganggarkan APBD sebesar Rp38 miliar untuk pengadaan sepeda listrik tahun 2023.
Sepeda listrik yang diperuntukkan bagi fasilitas rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) ini dinilai tak rasional saat banyaknya persoalan daerah di Kabupaten Pandeglang.
“Sesat kalo misalnya logika berfikir Irna (Bupati Pandeglang) sepeda listrik untuk RT/RW itu merupakan hal yang krusial dalam proses pembangunan Pandeglang,” kata Ilma kepada wartawan, pada Kamis, 11 Agustus 2022.
“Di saat Pandeglang sedang gencar membangun infrastruktur jalan tapi Irna malah menganggarkan Rp38 M untuk sesuatu hal yang sebetulnya juga tidak akan terlalu memberi dampak positif bagi kinerja RT/RW,” sambungnya.
Menurut dia, Irna tak pernah berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya dalam mengambil sebuah kebijakan.
Di mana Pemkab Pandeglang mengeluarkan surat edaran agar setiap desa membeli sepeda bagi RT/RW.
“Tapi pada kenyataannya omong kosong menunjang kinerja RT/RW,” tegasnya.
Koordinator Koalisi Pandeglang Melawan ini meminta, seharusnya Pemkab Pandeglang fokus terhadap tiga kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Untuk gaji PPPK saja kita morat marit,” sindirnya.
Dirinya menduga, jika anggaran untuk sepeda listrik itu hanya sebagai komoditas politik dengan mengorbankan APBD Pandeglang .
“Jadi stop lah buat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi APBD. Kalo Irna mau ngolo (membujuk) RT/RW menjelang 2024 jangan pakai APBD,” ujarnya.
Dikatakannya, jika kemudian rencana belanja sepeda listrik itu disahkan, maka harapan terakhirnya adalah Pemprov Banten dan Kemendagri.
“Sebagai pihak yang berwenang mengevaluasi APBD bisa berfikir rasional dan membatalkan rencana sepeda ini,” katanya. (*/Faqih)
