PANDEGLANG-Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi belum boleh lega usai dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) lalu.
Pasalnya, sejumlah pekerjaan rumah (PR) tengah menanti keduanya untuk diselesaikan. Sejumlah PR besar, sebagaimana diutarakan Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang).
Dalam rangka menyambut pemimpin baru, Kumandang PW Pandeglang bersama pengurus wilayah kampus lain di Banten, menggelar aksi di depan gedung Setda dan Tugu Jam, pada Rabu (26/2/2025).
“Kami menegaskan bahwa aksi hari ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan awal dari gerakan yang lebih besar untuk memastikan bahwa Pandeglang bergerak menuju perubahan yang nyata,” ujar Ketua Kumandang PW Pandeglang Faiz.
“Kami akan terus mengawal kebijakan dan program pemerintahan daerah agar berpihak kepada rakyat dan tidak terjebak dalam kepentingan segelintir elite,” sambungnya.
Dalam aksinya, Ketua Kumandang PW Pandeglang Faiz mengingatkan sekaligus mendesak Dewi-Iing untuk bisa menuntaskan beberapa PR besar di Kabupaten berlambang Badak itu.
Pertama terkait kebijakan nasional soal efisiensi anggaran yang berpotensi menjadi dalih bagi kepentingan elite dan menyebabkan ketimpangan sosial.
Kemudian soal Kemiskinan yang masih tinggi dan belum tertangani secara efektif di Kabupaten Pandeglang. Padahal, Pandeglang terkenal dengan potensi wisata yang besar.
Lalu soal infrastruktur yang tertinggal dan belum merata di berbagai wilayah. Hal ini dapat terlihat ketika jalan-jalan yang ada masih berlubang.
Data BPS terakhir, wilayah Pandeglang seluas 2.746,89 km², PR untuk Dewi-Iing terkait sarana dan prasarana pendidikan masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Banten. Demikian juga soal akses dan kualitas pendidikan di Pandeglang yang mengalami keterbatasan.
Terkait dengan akses, luas wilayah Kabupaten Pandeglang masuk urutan kedua di Banten. PR untuk keduanya soal kesehatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Terutama soal fasilitas yang dinilai Faiz belum layak.
“Jangan lupa soal pengangguran yang semakin meningkat tanpa adanya solusi konkret. Belum lagi soal lingkungan yang terus mengalami degradasi akibat kebijakan yang kurang berpihak pada kelestarian alam,” kata Faiz.
Tak kalah penting, Faiz menyoroti soal tata kelola pemerintahan di Pandeglang yang masih lemah dan jauh dari transparansi serta akuntabilitas.
“Kita menyampaikan 8 narasi permasalahan daerah, termasuk isu kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengangguran, lingkungan, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan nasional mengenai efisiensi anggaran,” ujarnya.
“Ini menjadi perhatian serius karena efisiensi anggaran sering kali dijadikan dalih kepentingan, terutama dalam 20 proyek nasional yang bisa berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan sosial. Bahkan, jika tidak diawasi ketat, proyek -proyek ini berisiko tinggi terhadap praktik KKN, seperti yang terjadi dalam skandal 1MDB di Malaysia,” sambungnya.
Faiz menilai, PR besar ini merupakan peninggalan Bupati Pandeglang yang telah lengser. Selama menjabat, kata Faiz, Irna membuat Pandeglang jauh dari kata maju.
“Setelah satu dekade kepemimpinan Bupati Irna Narulita, kondisi Pandeglang masih jauh dari kata maju. Berbagai permasalahan yang ditinggalkan semakin menumpuk, menuntut tanggung jawab besar bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru,” tukasnya. (*/Ajo)
