PANDEGLANG – Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Bupati Irna Narulita meminta Dinas Sosial dan OPD terkait melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdaftar di aplikasi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
“Yang kita gunakan ini merupakan data 2015, hasil TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), karena di khawatirkan sudah tidak valid saya harap segera lakukan verifikasi dan validasi,” demikian dikatakan Bupati Irna Narulita saat rapat koordinasi di Pendopo tentang penanggulangan kemiskinan, Selasa (9/6/2020) kemarin.
Bupati berharap verifikasi dan validasi ini bisa selesai tahun ini, karena kata dia data base ini sangat dibutuhkan sebagai acuan setiap program penanggulangan kemiskinan.
“Saya ingin data base bisa terealisasikan. Segera dibuat tim dan turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Verifikasi ini akan dilakukan dengan cara Musyawarah Desa (Musdes), ia berharap musdes ini bisa selesai pada bulan agustus.
“Jika bulan juli akan dilaksanakan, segera buat tahapan nya, supaya agustus dapat segera di SK kan,”katanya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriyah mengatakan, verifikasi dan validasi akan segera dilakukan pada bulan Juli 2020 di lima Kecamatan.
“Kita akan lakukan lima kecamatan dulu yaitu Mandalawangi, Cipeucang, Karangtanjung, Keroncong dan Cadasari,” kata Nuriyah.
Dikatakan Nuriyah jika saat ini jumlah warga yang terdata di dalam DTKS adalah 199.785 orang. Data itu kata dia, dari tahun 2015 tidak pernah dilakukan verifikasi dan validasi.
“Jika sudah di verifikasi data ini akan lebih valid,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Utuy Setiadi membenarkan jika selama ini menurut hasil kajian dengan salah satu universitas mengatakan bahwa data base ini faktor utama untuk penanggulangan kemiskinan.
“Dari hasil penelitian yang dilakukan, garis besarnya adalah rekomendasi pertama validkan data, jika tidak valid tentu langkah apapun kedepan tidak akan merubah capaian,” katanya.
Masih kata Utuy, selama ini dari tahun 2016 hingga 2019 banyak sekali program yang diluncurkan untuk penanggulangan sosial masyarakat, namun kata Utuy hasilnya belum sesuai harapan.
“BSPS kurang lebih 7.676 KK, RTLH mencapai 2.111 KK. Karena data kemiskinannya belum terupdate, sehingga penurunan kemiskinan tidak signifikan,”tuturnya. (*/Gus)
