PANDEGLANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah agenda rutin untuk menentukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada Musrenbang Kecamatan tahun 2025, terdapat 4 (empat) isu strategis yang menjadi pembahasan.
“Peningkatan nilai investasi dan nilai tambah sektor ekonomi, peningkatan PAD, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini menjadi isu utama,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita usai acara pembukaan Musrenbang Kecamatan tahun 2025, yang dilakukan secara daring di Ruang Pintar, Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut Bupati Pandeglang menyampaikan, harus ada sinkronisasi antara usulan desa atau kelurahan, Kecamatan dengan Kabupaten dan Provinsi. Usulan juga harus tepat dan berdampak kepada masyarakat.
“Program yang sudah diusulkan pada Musrenbang Desa dan Kelurahan dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas di tingkat Kecamatan dan Kabupaten,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati Pandeglang mengatakan, jika Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) saat ini sedang berfokus pada peningkatan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, diterapkan efisiensi dalam penganggaran.
“Dampak dari efisiensi tersebut berdampak kepada Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Indonesia, diantaranya Kabupaten Pandeglang,” terangnya.
Tidak hanya itu, Bupati juga berpesan untuk selektif dalam mengakomodir program yang diusulkan, jika sifatnya pemborosan anggaran harus dibenahi.
“Musrenbang ini sangat strategis. Mohon masukannya dari semua pihak yang hadir agar membuat program yang berkualitas dan berdampak besar kepada masyarakat kami,” pungkasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sutoto mengatakan, Musrenbang Kecamatan ini merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program dan kegiatan prioritas, yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan.
“Nanti akan di integrasi dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Musrenbang Kecamatan,” ujarnya.
Sutoto menyampaikan, usulan-usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya diselaraskan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
“Kita nanti akan melihat dari skala prioritas usulan mana yang harus diakomodir lebih dahulu dari setiap program yang diusulkan,” tandasnya. (*/Riel)
