Dinsos diminta Program RTLH harus tepat sasaran

PANDEGLANG – Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pandeglang, menilai penyaluran program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten pandeglang banyak yang tidak tepat sasaran, pernyataan tersebut disampaikan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang disaat Audensi antara GMNI dan dinsos, kamis (26/1).

Dean putra pradana, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Pandeglang menilai bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang di luncurkan Dinas Sosial pandeglang tahun lalu banyak yang tidak tepat sasaran, pasalnya banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan program tersebut karena rumahnya sudah tidak layak huni, namun setelah diusulkan masyarakat tersebut tidak mendapatkan program tersebut.Dean mencontohkan masyarakat yang rumahnya jauh dari kata layak seperti di di kecamatan dikedal dan wisata, yang kondisinya jauh dari kata layak setelah pengajuan namun tidak menerima bantuan RTLH tersebut.

“Seperti halnya di cikedal, rumah yang sudah ditopang sana-sini menggunakan bambu, dan jauh dari kata layak, eh malah tidak dapat bantuan,” ujarnya kepada Ka dinsos, saat AudensI.

DPRD Cilegon Anti Korupsi

Dean menambahkan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, dalam memverifikasi calon penerima bantuan RTLH harus dilakukan secara benar dan memprioritaskan rumah yang memang tidak layak, dan bukan hanya berdasarkan kedekatan saja.”RTLH ke depan harus tepat sasaran, agar tujuan dari program tersebut bisa tercapai” ujarnya.

Entis Sutisna Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang memberikan apresiasi kepada para aktivis GMNI yang lebih mengedepankan Audiens dan tidak langsung menanggapi isue dengan cara berdemonstrasi dikantornya. ” saya senang bisa ngobrol bareng dengan aktivis mahasiswa, ketimbang langsung Demo, pasalnya semua usulan dan permasalahan bisa diselesaikan dengan baik” ujarnya.

Entis menambahkan, pada tahun 2017 program bantuan RTLH yang menggunakan APBD kabupaten Pandeglang jumlahnya meningkat yang pada sebelumnya sekitar 208, saat ini meningkat menjadi 400 penerima ujarnya, dan dirinya telah menekan kepada jajarannya untuk melakukan seleksi dengan objektif dan jumlah penerima di setiap kecamatan akan di berikan secara adil, ke depannya jangan sampai ada kecamatan yang tidak dapat. “Kami sangat berterima kasih atas masukan dari Aktivis, dan ke depannya saya akan tekankan kepada para pendamping untuk selektif dalam menetukan penerima RTLH” ujarnya.(*)

KS Anti Korupsi
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien