Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan
PANDEGLANG – Adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Pandeglang, Komisi VI dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang minta Dinas Pendidikan Provinsi Banten harus bertindak tegas.
Ketua Komisi VI Kabupaten Pandeglang, Habibie Arafat mengatakan dugaan adanya pungutan liar pada siswa sebesar Rp300 ribu yang diminta oleh pihak sekolah itu sangat mencederai dunia pendidikan, apa lagi sekolah tersebut, sekolah Negeri.
“Saya sangat kecewa dengan adanya kasus pungutan liar di sekolah negeri, yang notabene menerima anggaran dari pemerintah cukup besar. Oleh karena itu saya harap Dindik Provinsi Banten segera menindak tegas persoalan tersebut,” ujarnya kepada Fakta Banten, Kamis, (9/2/2023).
Ia menjelaskan, sekalipun ada iuran yang harus dibayar, pihak sekolah harus berkoordinasi dengan orang tua wali siswa agar jangan sampai memberatkan orang tua. Apa lagi ia menegaskan kondisi perekonomian warga saat ini sedang dalam kondisi kurang baik.
“Walaupun harus ada iuran jangan sampai memberatkan dan harus di musawarahkan dengan komite. Jangan sampai masalah ini mencederai adanya program pendidikan gratis dari pemerintah. Jika pungli terjadi lebih baik laporkan saja ke pihak yang berwajib,” paparnya.
Kasi SMK Kantor Cabang Daerah (KCD) Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk Pandeglang, Asep menuturkan bahwa pihaknya sudah memanggil pihak sekolah dan meminta untuk mengklarifikasi kejadian tersebut.
“Dari pihak sekolah sudah kami panggil, agar mengklarifikasi hal tersebut, nanti saya sampaikan hasil klarifikasinya kang sama akang,” ujarnya.
Sementara sejak berita ini di turunkan dari Pihak SMKN 4 Pandeglang belum bisa dikonfirmasi, di telepon dan dikirim pesan singkat lewat WhatsApp juga tidak dijawab.
Diberitakan sebelumnya SMKN 4 Pandeglang memungut biaya pada siswa yang akan melakukan prakerin sebesar Rp300 ribu. (*/Gus)